Larangan Mudik: Lebaran Sehat, Ketahanan Nasional Kuat

KBRN, Jakarta: Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia cenderung melandai, namun ancaman Corona masih mengintai. Sejumlah negara mengalami gelombang kedua dan ketiga pandemi. Selain itu juga ditemukan varian baru virus Covid 19 yang ditengarai sudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, perlu kerja sama semua pihak termasuk masyarakat, untuk bersama-sama mencegah gelombang baru  pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 adalah memberlakukan kebijakan larangan mudik bagi masyarakat. Dalam Dialog Interaktif "Lebaran Sehat, Wujudkan Ketahanan Nasional" yang berlangsung di Auditorium Abdukrachman Saleh RRI, Kamis (6/5/2021), Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Alexander K. Ginting mengatakan, larangan mudik di tahun kedua Idul Fitri tahun ini merupakan keputusan politik.

“Melarang mudik itu keputusan politik, dan itu adalah politik negara. Semua harus tunduk, dengan bahasa yang sama, dan tidak boleh ada narasi yang berbeda. Keputusan politik ini, dalam rangka melindungi, menyelamatkan dan mengamankan masyarakat. Sehingga larangan mudik adalah tanggung jawab kita semua,” kata Alexander Ginting. 

Surat Edaran Nomor 13 Satgas Covid 19 Nasional terkait larangan mudik, lanjut Alexander, dapat diterjemahkan larangan untuk tingkat pusat sampai tingkat pasar Tanah Abang.

“Jadi larangan mudik harus dapat diterjemahkan dalam bahasa lokal. Kalau tidak, maka mengakibatkan stasiun penuh, terminal ramai. Inilah yang harus disampaikan pada masyarakat, karena yang kita hadapi adalah virus, sesuatu yang tak terlihat. Inilah bagian dari sistem kesehatan ketahanan nasilnal,” tukas Alexander.

Dalam acara yang sama, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan, pandemi yang terjadi bukan lagi masalah kesehatan atau ekonomi semata,  tapi menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi ketahanan suatu bangsa.

“Pandemi telah menyebabkan masalah kesehatan, sosial dan ekonomi, dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dari rangkaian itu kita bisa melihat, hal ini dapat menyebabkan kemerosotan dalam nilai ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional itu sebenarnya semua ada pada diri kita, pada disiplin individu masing-masing untuk membantu perbaikan kondisi masyarakat,” jelas Agus Widjojo.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, larangan mudik diterapkan berdasarkan pengalaman ketika terjadi libur panjang dan mobilitas masyarakat meningkat, maka terjadi peningkatan kasus positif Covid-19. Adita mencontohkan saat libur panjang 17 Agustus 2020, terjadi peningkatan kasus Covid-19 hingga 119 persen.

“Untuk mudik, meskipun dilarang, dari hasil survei ternyata masih ada 7 persen masyarakat yang tetap ingin mudik. Tujuh persen dari total populasi 270 juta adalah 18,9 juta orang. Bayangkan mereka semua melakukan mudik. Dengan angka yang tidak sebesar itu saja, lonjakan kasus Covid sudah luar biasa. Maka keputusan terbaik untuk saat ini adalah melarang aktivitas mudik,” ujar Adita.

Kementerian Perhubungan yang mengurusi sektor transportasi, fokus pada pengendalian transportasinya dengan melakukan pelarangan operasi transportasi untuk kegiatan mudik.

“Meski demikian, perjalanan masih dapat dilakukan asal sesuai aturan dan persyaratannya. Misalnya untuk perjalanan dinas, atau untuk hal mendesak seperti untuk keperluan kesehatan, kematian, masih boleh melakukan perjalanan. Tapi dengan menunjukkan surat keterangan dan dokumen test Covid yang negatif,” jelas Adita.

Sekarang yang paling penting, tegas Adita, masyarakat adalah garda terdepan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Ketika masyarakat memahami dan menyadari mengapa mobilitas mesti dibatasi, harapannya mudik juga tidak dilakukan,” pungkas Adita.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00