Tingkatkan Kualitas, KASN Lakukan Pengukuran Indeks Maturitas

Ketua KASN
Syaugi Muhammad (Tenaga Substansi KASN)

KBRN, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkomitmen meningkatkan kualitas ASN untuk menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku agar mewujudkan pegawai yang profesional dan berintegritas.

Hal itu diutarakan oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto dalam acara Sosialisasi dan Peluncuran Piloting Project Pengukuran Indeks Maturitas – Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK), Kamis (15/4/2021). 

“Sehubungan dengan hal tersebut, KASN telah menetapkan Peraturan Ketua KASN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan menyediakan aplikasi SINDEN," ungkap Agus Pramusinto dalam acara yang digelar melalui kanal platform Zoom dan YouTube ini.

Agus melanjutkan, acara itu juga bertujuan untuk mensosialisasikan aplikasi SINDEN (Sistem Informasi Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN), sebagai sarana pengukuran Indeks Maturitas, atau tingkat kepatuhan Instansi Pemerintah dalam penerapan NKK. 

Selain itu, nantinya pengukuran Indeks Maturitas, akan diujicobakan kepada 16 Instansi Pemerintah melalui aplikasi SINDEN, menjadi sarana dalam menilai sejauh mana tingkat kepatuhan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN. 

Hal senada juga disampaikan oleh Staf KASN Maurits Jonathan menyampaikan, tujuan aplikasi SINDEN adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta dapat menjadi basis data pengawasan kode etik dan kode perilaku ASN.

Maurits melanjutkan, berdasarkan hasil pengawasan KASN pada Januari 2020 - April 2021, terdapat sebanyak 2.085 kasus pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN yang telah diproses oleh KASN. Jenis pelanggaran yang terbanyak di antaranya: netralitas ASN, perbuatan tidak menyenangkan, masalah rumah tangga, dan perbuatan sewenang-wenang.  

“Pelanggaran tersebut dapat diminimalisir dengan menyusun peraturan kode etik dan kode perilaku secara membumi, dan menciptakan komitmen yang kuat dalam hal penerapan kode etik dan kode perilaku mulai dari level pimpinan hingga level staf," jelasnya.

Dalam acara itu, 16 Instansi Pemerintah diundang menjadi peserta piloting project Indeks Maturitas, yang meliputi: Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Maluku Utara. 

Alasan ke-16 Instansi Pemerintah tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan ketersediaan peraturan internal terkait NKK, ketersediaan Majelis Kode etik (MKE), dan penilaian sistem merit.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00