Presiden Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kasus Eks Jampidsus

RRI.CO.ID, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOSMAK) meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim penyidik independen untuk mengusut sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Permintaan tersebut disampaikan KOSMAK dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Organisasi itu menilai pembentukan tim independen diperlukan agar proses penelusuran dugaan tindak pidana, termasuk dugaan pemerasan, penyuapan, dan penyalahgunaan kewenangan, dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Koordinator KOSMAK, Sugeng, mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan periode saat Febrie Adriansyah menjabat sebagai Direktur Penyidikan, Jampidsus, hingga Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut KOSMAK, nilai dugaan kerugian dalam perkara yang mereka soroti mencapai sekitar USD 2 miliar atau setara Rp35,6 triliun. "KOSMAK menduga praktik tersebut melibatkan pihak lain," katanya.

Selain meminta pembentukan tim independen, KOSMAK juga mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mengundurkan diri. Organisasi tersebut menilai diperlukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kejaksaan Agung menyusul berbagai dugaan yang mereka sampaikan.

Dalam konferensi pers itu, KOSMAK juga memaparkan sejumlah dugaan terkait penanganan perkara Jiwasraya, kasus dugaan suap ekspor crude palm oil (CPO), perkara Sugar Group Companies, hingga pelaksanaan tugas Satgas PKH. Seluruh temuan tersebut, menurut KOSMAK, dirangkum dalam buku Memberantas Korupsi, Sembari Korupsi yang akan diluncurkan pada 10 Agustus 2026.

KOSMAK turut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan sejumlah perkara yang menurut mereka berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Serta mendorong audit investigatif terhadap pelaksanaan sanksi administrasi di sektor pertambangan.