Jelang Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Nias Ajukan Kendaraan Opersional Kepada Pemkab Nias

Foto saat ketua dan Komisioner Bawaslu kabupaten Nias berkoordinasi dengan Wakil Bupati Nias

KBRN,Gunungsitoli : Sebagai bentuk dukungan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten Nias, Bawaslu kabupaten Nias mengajukan permohonan berupa fasilitas gedung perkantoran kepada pemerintah kabupaten Nias untuk dijadikan kantor Bawaslu Kabupaten Nias yang permanen.

Ketua Bawaslu kabupaten Nias Novan Maskurnia Hura,SH kepada Radio Republik Indonesia mengatakan bahwa permohonan permintaan pemberian gedung sebagai kantor Bawaslu Kabupaten Nias telah di sampaikan kepada pemerintah kabupaten Nias melalui Wakil Bupati Nias. Hal ini juga sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 434 ayat (1), dimana untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

“ untuk permohonan ini, kita dari Bawaslu Kabupaten Nias telah berkoordinasi dan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Nias Bapak Arota Lase ” Ujarnya (Minggu/4/7/2021).

Dijelaskan Novan, kantor yang digunakan Bawaslu kabupaten Nias yang berada di kecamatan Gido kabupaten Nias hingga yang masih berstatus sewa.

Selain lahan kosong atau gedung perkantoran, Bawaslu kabupaten Nias juga meminta kesediaan pemerintah kabupaten Nias untuk menglokasikan fasilitas kendaraan roda 4 dan roda 2 sebagai kendaraan operasional di kantor Bawaslu kabupaten Nias. mengingat tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada tahun 2022 akan datang.

 “ Agenda besar pemilihan dan pemilu serentak tahun 2024 akan kita hadapi. Tahapan pemilihan dan pemilu serentak ini akan di gelar tahun 2022 akan datang. Sehingga dari sekarang kita mulai melakukan koordinasi termasuk dengan pemerintah daerah kabupaten Nias " Katanya.

Perhelatan pemilihan dan pemilu serentak tahun 2024, masyarakat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilihan anggota DPR RI,DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/Kota dan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat pelaksanaan pemilihan ini digelar secara serentak tahun 2024, maka tahapannya sudah dimulai 2,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilihan. Dan tahapan ini tentu akan di barengi dengan tahapan pengawasan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00