Surat Keterangan BAPAS Untuk Fonaha Zega, Langgar Putusan Pengadilan.

KBRN, Gunungsitoli: Ahli Hukum kembali dihadirkan pada Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Nias Utara  antara Bakal Pasangan Calon Fonaha Zega dengan Emanuel Zebua  (FODELA) selaku pihak Pelapor dan KPU Nisut  pihak Terlapor. 

Ahli Hukum yang di hadirkan, Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH, MH, ahli hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan dilaksanakan secara Virtual Zoom (Daring) di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Utara.Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH., MH mengatakan, berdasarkan keputusan pengadilan tindak pidana korupsi, yang telah menjatuhkan hukuman kepada Drs. FONAHA ZEGA yaitu 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan penjara, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jumat (9/10/2020).

Hukuman tersebut telah dijalankan di lembaga pemasyarakatan terhitung dari tanggal 19 Nopember 2012, berdasarkan surat perintah penahanan Drs. FONAHA ZEGA, tanggal 19 Nopember 2012, dan berakhir menjalankan Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sampai pada Tanggal 19 Januari 2015,   Pukul 00 Wib (tanpa ada remisi).

Surat Keterangan Balai Permasyarakatan  (BAPAS) W2.E35.PK.01.04.05-10342 yang  menerangkan bahwa Fonaha Zega selesai menjalani bimbingan pada tanggal 19  November 2015, menurut Amiziduhu tidak benar sudah melanggar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Pemohon sebagai mantan terpidana memenuhi syarat melewati jangka waktu 5  tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, terhitung mulai 19 Januari 2015 ,”  tegas, Amiziduhu.

Sementara saksi Ahli Kajian dan Advokasi Kebijakan Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Anti Korupsi Dari Jakarta,  Donal Fariz SH,  MH menyatakan, Keputusan KPUD Nias Utara tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, yang menetapkan pasangan calon Fonaha Zega Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sudah tepat dan beralasan secara hukum.

"Pemohon sebagai mantan terpidana belum memenuhi syarat melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" Terang, Donal.

Mempedomani Surat Keterangan Bapas yang menerangkan bahwa Fohana Zega, selesai menjalani bimbingan pada tanggal 19  November 2015, maka status Mantan Terpidana baru melekat kepadanya sejak 19 November 2015.

Sementara Putusan MK dan PKPU mensyaratkan status sebagai Mantan Terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun.

Koodinator Devisi Hukum, penanganan dan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa  Bawaslu Kabupaten Nias Utara Oibuala Laia mengatakan, bahwa keterangan dari ahli, hanya sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian sengketa pemilihan di Kabupaten Nias Utara.

Perlu diketahui bahwa musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan telah berlangsung dari tanggal 2 Oktober dan pembacaan putusan, tanggal 13 Oktober 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00