Buron Sejak 2016, Tim Kejatisu Berhasil Mengamankan NB Dugaan Kasus Korupsi PJJ Dan USBM Nisel

Sumber Foto Kejari Nisel

KBRN,Gunungsitoli : Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Mukharom, S.H., M.H. diwakili oleh Kasi Pidsus, Raffles D. Napitupulu, S.H. dan Kasi Intel Satria D. P. Zebua, S.H. menjemput tersangka kasus Korupsi Kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Tahun 2012 dan 2013 di Nias Selatan dengan Kerugian Negara Rp. 5,8 M.

Adapun tersangka NB (36) merupakan DPO yang berhasil diamankan oleh Tim Tangkap Buron ( Tabur ) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari Senin(6/12/2021) sekitar pukul 19.00 WIB di salah satu rumah kontrakan di kawasan Jalan Pelajar Kota Timur Medan, sebelum digiring ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

NB merupakan mantan bendahara pelaksanaan kegiatan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di USBM. Tersangka diduga terlibat penyalahgunaan keuangan negara sebagaimana ditampung APBD Kabupaten Nias Selatan lewat mata anggaran belanja dana biaya operasional perguruan tinggi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan senilai Rp 5,8 M.

Selain itu, NB ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret 2016  lalu hingga ditetapkan DPO karena tidak pernah hadir saat dipanggil tim penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Adapun dugaan kerugian tersebut didasarkan pada perhitungan dan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. 

Untuk penanganan lebih lanjut  maka Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengutus Kasi Pidsus dan Kasi Intel untuk menjemput tersangka untuk penyelidikan selanjutnya. 

Kasi Intelijen Kejari Nias Selatan Satria Dharma Zebua membenarkan penangkapan NB yang merupakan sudah masuk dalam buron kejaksaan selama ini.

" Dari hasil pemeriksaan NB untuk sementara ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita telah mengeluarkan surat penugasan penahanan terhadap NB di Rutan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan " Ujarnya (Rabu/8/12/2021)

Ia menambahkan, kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan NB senilai Rp 5,8 Miliar. Pasal dan sanksi yang berlakukan yakni pasal 2 Sub pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar