Rapat Kerja Teknis Inventarisasi Potensi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KBRN, Gunungsitoli: Bawaslu Kota Gunungsitoli mengikuti kegiatan Rakernis Inventarisasi Potensi Dugaan Pelanggaran Administrasi (Cepat dan Biasa) pada Pemilihan Umum 2024 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dari kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pesertanya seluruh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan staf sekretariat yang ditugaskan di Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Utara,” ujar Goozisokhi Zega selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Hukum dan Sengketa pada Bawaslu Kota Gunungsitoli, Minggu (01/08/2021).

Rapat Kerja Teknis ini juga digelar sekaligus untuk mengevaluasi dan menelaah terhadap jenis-jenis pelanggaran administrasi yang muncul pada Pemilu sebelumnya dan proses penanganan pelanggaran serta model putusan administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

“Nah kegiatan ini kan melakukan inventarisasi potensi pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 nantinya. Dengan demikian kita membutuhkan strategi yang lebih, karena penanganan administrasi ini, di dalam Undang-undang nomor 7 ditegaskan bahwa harus melalui persidangan. Kita berkaca dari Pemilu 2019, seluruh peserta melaporkan apa yang sudah dihadapi dan bagaimana penanganannya. Makanya persiapannya harus matang dan dimulai dari sekarang untuk menginventarisasi apasaja potensi yang bakal menjadipelanggaran administrasi itu kedepan,” tutup Goozisokhi. IDA

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00