Rapat Koordinasi Inventarisasi Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pengawasan

KBRN, Gunungsitoli: Rapat Koordinasi Inventarisasi Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pengawasan Pemungutan Suara Ulang yang telah terlasana, menitikberatkan pada peran  Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan melekat.

“Terkait Rapat Koordinasi Inventarisasi Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa waktu yang lalu, seluruh divisi hukum Bawaslu kabupaten kota se Sumatera Utara bersama Propinsi membantu melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin terjadi di PSU tersebut,” ungkap Go’ozisokhi Zega Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu kota Gunungsitoli, Kamis (06/05/2021).

Goozisokhi Zega menegaskan, yang jelas karena didalam PSU ini perintah dari putusan MK pasca ada sengketa itu atau gugatan ke MK, maka intensitas dipertaruhkan daripada penyelenggara pemilu itu sendiri maupun dari pihak Bawaslu. “Bagaimanapun Bawaslu berperan penting dalam pengawasan, hal itu merupakan bagian yang terpenting dilakukan secara melekat,” tegas Goozisokhi Zega. IDA

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00