Pelaku usaha Keripik Skala Mikro Di Kota Gunungsitoli Ikuti Program Push Rank Dari BI Cabang Sibolga

Yarniwati Gulo Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM kota Gunungsitoli

KBRN, Gunungsitoli: Untuk tahun 2022, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM kota Gunungsitoli akan melakukan Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal bagi UMKM binaan di wilayah itu.

“Ada 4 pelaku usaha keripik skala mikro khususnya dari Kota Gunungsitoli mengikuti program Push rank yang diselenggarakan Bank Indonesia Cabang Sibolga. Pada kegiatan ini, kita dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM kota Gunungsitoli sebagai fasilitator sangat mendukung keikutsertaan perwakilan para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkait kemajuan usaha kedepan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM kota Gunungsitoli Yarniwati Gulo, Minggu (15/05/2022).

Pada program tersebut, para pelaku usaha dilatih bagaimana peningkatan mutu produk UMKM masing-masing serta pengenalan kepada pelaku usaha tentang pengurusan sertifikasi halal. Secara umum, push rank lebih menitikberatkan pada pengembangan diri UMKM dan leadership. Selain itu juga ada peran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ BPJPH tingkat Propinsi yang menerangkan tentang tatacara pengisian aplikasi halal dan bagaimana cara mendaftarkan UMKM agar mendapatkan criteria halal, karena sejatinya ini kan para pelaku usaha yang mengurus label halal ini, bagaimana melengkapi persyarakatannya. Untuk diketahui bahwa kapasitas Dinas perindustrian adalah membina, menganjurkan dan memberitahu standarisasi criteria halal kepada binaan UMKM yang ada di kota Gunungsitoli,” jelas Yarniwati.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM kota Gunungsitoli berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ BPJPH wilayah Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara terkait Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal .

“Nah kedepan kita memang akan memanggil para pelaku usaha yang selama ini telah memiliki label halal pada produknya, dan diketahui bahwa masa aktif label halal yang dimiliki sudah berakhir karena kurun waktu masa aktif tersebut selama 2 tahun saja sehingga perlu perpanjangan masa aktif.

Dengan demikian kita akan terus berkoordinasi dengan pihak propinsi dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ BPJPH di wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara untuk membantu proses tersebut,” tutup Yarniwati. (Ida)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar