Institusi Ketentaraan, Kepolisian, Kejaksaan, Dan Perbankan Untuk Memajukan Hukum, Keamanan dan Ekonomi

Foto Firman Jaya Daeli saat berdikusi dengan Kapolda Sumut

KBRN,Gunungsitoli : Pemajuan sebuah kawasan daerah pada dasarnya berbasis, berurat, dan berakar pada pembangunan berbagai sektor bidang kehidupan. Kualitas pembangunan menjadi penting karena berpengaruh serius secara berarti terhadap doktrin dan orientasi pembangunan. Pembangunan tersebut pada gilirannya mesti bersifat mendasar, menyeluruh, utuh, yang saling menguati dan memaknai.

Berbagai sektor pembangunan tersebut di atas, secara institusional berkaitan dan berhubungan dengan berbagai atau sejumlah institusi strategis dan menentukan. Institusi vertikal dan otonom. Ada sejumlah institusi dan instansi yang amat berperan penting dalam kerangka pembangunan daerah. Institusi dan instansi vertikal maupun otonom pada dasarnya harus terpanggil untuk mengoptimalkan "pembangunan nasional" di daerah.

Hal itu disampaikan Firman Jaya Daeli Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia pada saat melakukan pertemuan persahabatan dengan (Pangdam) I / Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hassanudin, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, dan Pimpinan Wilayah Bank BUMN BRI Wilayah Sumut Budhi Novianto di Medan, yang sudah berlangsung Minggu ke II Oktober 2021.

Pertemuan berlangsung santai dan hangat sembari berdiskusi mengenai pembangunan dan pengembangan institusi Bhayangkara (Kepolisian), Adhyaksa (Kejaksaan), Ketentaraan (TNI AD), dan BUMN Perbankan (BRI) dalam kerangka Pemajuan Indonesia, khususnya Sumut. Pertemuan tersebut pada dasarnya bertitik tumpu dan berorientasi pada pengembangan, peningkatan, penataan, dan penguatan pembangunan pranata hukum, keamanan, ekonomi, perlindungan dan pelayanan publik.

Firman Jaya Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Pertahanan Negara, UU Kepolisian,dan UU Kejaksaan menjelaskan bahwa, Ada institusi politik antara lain  kelembagaan politik (Parlemen/Legislatif), dan lain-lain. Ada institusi hukum, antara lain jajaran penegak dan pelayan hukum dan kelembagaan hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kalangan Advokat), dan kalangan hukum lainnya. Ada institusi keamanan, antara lain kepolisian, ketentaraan, intelijen, jajaran birokrasi dan otoritas komunikasi dan informasi, dan lain-lain. Ada institusi ekonomi antara lain kalangan lembaga keuangan perbankan dan Nonperbankan.

Topangan dan dukungan kuat pembangunan, khususnya di daerah secara relasional mesti dilandasi dan dikuati oleh jajaran institusi dan instansi otonom (Eksekutif Daerah). Posisi dan peran jajaran kepemimpinan dan kepegawaian eksekutif daerah, menjadi penting dan strategis. Titik temu dan point kerjasama antar berbagai institusi, pada dasarnya harus ditegakkan dan dikukuhkan untuk menuju dan membangun Indonesia Maju bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“ Integritas, kredibilitas, kualitas, kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, profesionalitas berbagai institusi merupakan persyaratan standar mutlak yang mesti dilakukan. Demikian juga pada tataran kaitan dan hubungan antar berbagai dan semua institusi tersebut di atas. Perihal tersebut pada dasarnya dan pada gilirannya memengaruhi dan menguati pemajuan daerah setempat dan sekitarnya ” Ujar Firman Jaya Daeli kepada RRI melalui pesan whatsApp (Minggu/17/10/2021).

Perspektif kebaikan dan kemaknaan dari kaitan dan hubungan tersebut, berpengaruh dan menentukan pembangunan, penguatan, dan peningkatan bidang hukum, keamanan, dan ekonomi. Pada gilirannya, tentu semakin memastikan dan memaknai kebangkitan dan kemajuan daerah dan Indonesia Maju. Intinya dan utamanya adalah peningkatan relasi dan komunikasi yang kualitatif atau yang berbobot, berarti, dan berpengaruh.

Dilanjutkannnya, dalam kerangka dan dalam konteks tersebut, jajaran kepemimpinan dan keanggotaan institusi kepolisian, kejaksaan, ketentaraan, perbankan, harus senantiasa mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, jajaran institusi terkait, dan berbagai elemen berpengaruh dan menentukan. Keseluruhan konstruksi dan substansi dari relasi, komunikasi, dialog, diskusi, atensi, kerjasama, yang dibangun dan berlangsung, pada dasarnya diletakkan dan dikembangkan secara dinamis, positif, dan efektif.

Kemudian juga dalam kerangka pemahaman dan penyelenggaraan Pembangunan Indonesia Maju untuk menuju dan mewujukan keadilan sosial, kemakmuran umum, dan kesejahteraan rakyat. Khususnya dalam konteks pembangunan Nasional di daerah (pembagunan daerah) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kualitas dan integritas perihal relasi, komunikasi, dialog, diskusi, atensi, dan kerjasama semakin mewarnai dan memaknai Pembangunan Indonesia Maju di Sumut.

Firman Jaya Daeli yang juga pernah beberapa kali menjadi Dosen Tamu Sespimmen dan Sespimti Lemdiklat Polri, berpandangan secara umum bahwa Pembangunan Indonesia Negara menjadi semakin bermakna ketika diwarnai dan diisi dengan kebijakan lanjutan dan agenda kegiatan pembangunan daerah dan regional sekitarnya. Kemudian pembangunan, pengembangan, pembaharuan, penataan, dan penguatan institusi Kepolisian, Kejaksaan, Ketentaraan, Dan Perbankan adalah sebuah rangkaian utuh yang bertujuan untuk Memajukan Hukum, Keamanan, Ekonomi Sumut dalam kerangka Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00