Pemkab Nias Sosialisasikan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach

KBRN,Gunungsitoli : Kondisi krisis pandemi covid 19 yang telah melanda dunia hampir dua tahun terakhir, telah memberi dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. hal ini dirasakan juga oleh bangsa indonesia, khususnya di sektor perekonomian yang merupakan sektor yang terdampak cukup signifikan. lambatnya laju pertumbuhan ekonomi serta terhentinya beberapa kegiatan usaha yang berdampak pada hilangnya kesempatan dan lapangan kerja, telah memberikan kontribusi besar pada pelemahan perekonomian Nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Arota Lase pada saat membuka secara langsung pelaksanaan pembukaan rapat koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal di kabupaten Nias tahun 2021, yang digelar di balai serbaguna howu-howu desa lasara idanoi kecamatan Gido, (Kamis/14/10/2021).

Dikatakan Wabub Nias, situasi sulit saat ini kemudian mendorong pemerintah dan seluruh lapisan bangsa ini untuk berani berubah dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak relevan dan membangunan normalitas baru yang lebih efektif, efisien dan produktif dalam mendongkrak perekonomian Nasional. sebagai perwujudan paradigma baru tersebut, pemerintah fokus pada percepatan implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja melalui penerbitan 51 aturan pelaksana dari undang-undang cipta kerja, yang terdiri dari 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan Presiden.

“ Salah satu peraturan pemerintah yang diharapkan berperan penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan iklim berusaha dan investasi adalah peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ” Ujar Wabub Nias Arota Lase

Adapun tindaklanjut peraturan pemerintah tersebut dilanjutkan Wabub Nias adalah dengan diluncurkannya sebuah sistem pelayanan perizinan oleh Presiden RI pada tanggal 9 agustus 2021 yang lalu, yang diberi nama Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA). sistem ini merupakan wujud reformasi dalam proses perizinan berusaha yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, terjamin dan bebas pungutan biaya dalam mendapatkan perizinan berusaha. selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melaksanakan pengendalian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan modal melalui pemberian dukungan anggaran yang bersumber dari APBN.

Sehubungan dengan implementasi ketentuan dan kebijakan baru di bidang penanaman modal dan perizinan tersebut di kabupaten Nias, maka pada hari ini pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan melibatkan para stakeholder pemangku kepentingan khususnya para pelaku usaha di wilayah kabupaten Nias. 

“ Rapat ini diselenggarakan agar terwujudnya persamaan persepsi dari pihak-pihak terkait akan ketentuan dan kebijakan baru dimaksud serta untuk memastikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ” Kata Wabub

Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Nias Arota Lase mengharapkan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. bila ada kendala dan permasalahan yang akan dihadapi sebagai konsekuensi dari penerapan ketentuan dan kebijakan baru tersebut, dapat dicari solusi penyelesaiannya sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

Sementara itu, Drs.Ingati Hura Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupten Nias menjelaskan bahwa kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 gelombang. Untuk gelombang I dilaksanakan mulai pada tanggal 14, 15 dan 18 oktober 2021, bertempat di balai serbaguna howu-howu desa Lasara Idanoi kecamatan Gido. Sedangkan gelombang Ke-II dilaksanakan pada akhir bulan oktober 2021 dan gelombang ke-III dilaksanakan pada awal bulan November 2021.

Peserta kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi ini terdiri dari kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, para Camat Se-Kabupaten Nias, para pejabat pengelola hak akses turunan lingkup OPD terkait serta perwakilan pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan yang seluruhnya berjumlah 120 orang. (Bobi R)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00