Insepktorat Kabupaten Nias Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2020

Rakoorwas pemkab Nias tahun 2020

KBRN,Gunungsitoli : Pemerintah kabupaten Nias melalui Inspektorat kabupaten Nias meggelar Rapat koordinasi pengawasan (Rakoorwas) Tingkat Kabupaten Nias tahun 2020. Acara yang digelar di ruang rapat lantai III kantor Bupati Nias ini, dibuka secara langsung Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli,MM dan turut dihadiri Sekretaris daerah kabupaten Nias, Inspektorat kabupaten Nias, kepala OPD dilingkungan kerja pemkab Nias, kepala bagian dan seluruh camat Se-kabupaten Nias, (Senin/30/11/2020).

Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Nuas Andhika Perdana Laoly,SSTP,M.Si kepada Radio Republik Indonesia menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengawasan tingkat kabupaten Nias 2020 ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan, pemutakhiran serta pembahasan atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas daerah kabupaten Nias khusnya bagi OPD dan Unit kerja dan Desa yang masih mempunyai tunggakan tindak pemeriksaan (LHP) maupun yang telah ditegaskan dalam surat Bupati Nias kepada masing masing kepala OPD dan Desa serta Unit kerja yang berangkutan. Baik yang menyangkut pengawasan dana desa, pengawasan anggaran setiap OPD, maupun pengawasan anggaran Covid-19.

“ rapat Rakoorwas ini adalah evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dikabupaten Nias. baik itu pemeriksaan tindak lanjut dan pemutakhiran data tindak lanjut yang telah dilakukan Inspektorat kabupaten Nias, Inspektorat Provinsi maupun pemeriksaan dari BPK sendiri “ Ujarnya.

Sementara itu Bupati Nias dalam acara Rapat koordinasi pengawasan (Rakoorwas) Tingkat Kabupaten Nias tahun 2020 menyampaikan bahwa sistem pemerintahan pusat dan daerah saat ini telah banyak mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kebutuhan strategis menuju Clean Government and Good Governance, maka salah satu upaya adalah reformasi borokrasi.

Dikatakannnya, Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelengaraaan pemerintah terutama menyangkut area perubahan seperti yang di amanatkan dalam Grand Desigen Reformasi Birokrasi yaitu menyangkut aspek kelembagaan (oragnisasi) ketatalaksanaan (Businees Process) dan sumber daya aparatur.

“ Salah satu dari sasaran Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih dan ukuntabel yang terciptanya pengawasan yang independen, professional dan Sinergitas “ Ujarnya Bupati Nias.

 Lebih lanjut dikatakannnya Bupati Nias, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Nias tahun anggaran 2019, dimana beberapa temuan yang menjadi perhatian secara bersama sama yaitu, permasalahan terhadap sistem pengendalian Internal (SPI) yang meliputi klasifikasi penganggaran belanja yang tidak tetap, Penatausahaan PBB P2 belum memadai, Barang milik daerah (BMD) belum diserahkan, Kontruksi dalam pekerjaan (KDP) belum jelas kelanjutan, dan penatausahaan barang milik daerah (BMD) belum memadai

Untuk itu Bupati Nias instruksikan kepada seluruh perangkat daerah dikabupaten Nias agar seluruh temuan sebagimana laporan hasil pemeriksaan dari BPK,BPKP,Inspektorat, dan APIP agar ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sehingga kedepan laporan keuangan pemerintah kabupaten Nias dapat memperoleh Opini WTP, selanjutnya juga hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Birokrasi. (Bobi R)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00