Prioritas Penanganan Pangan dan Hewani Yang Bersumber Dari 20 Persen Pagu Dana Desa 2022

KBRN 23

KBRN, Gunungsitoli: Prioritas kegiatan Penanganan Pangan dan Hewani yang bersumber dari 20 Persen Pagu Dana Desa 2022 di desa Sohoya dipastikan dilaksanakan karena telah ditetapkan di RKPDESA 2022 sejak bulan November 2021.

"Seperti diketahui bahwa Dalam dasar regulasi Permendesa 7/2021, Perpres 104/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan 190/2021, telah dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan patokan minimal anggaran dari pagu dana desa yang ada, dimana 20 persen prioritas penggunaan DD tersebut untuk kegiatan penanganan Pangan dan Hewani. Untuk itu kami sebagai Pendamping Lokal Desa terus kawal desa dampingan untuk meningkatkan pemahaman terkait perkembangan pengelolaan Dana Desa 2022," ungkap Onlyhu Ndraha PLD kecamatan Bawolato untuk desa Tagaule, Botohaenga, Sohoya dan Siefa ewali Kabupaten Nias, Minggu (23/01/2021).

Terkait hal itu, pemerintah wajib mengalokasikan dana sebesar 20 persen dalam hal penanganan pangan, misalnya dalam hal pengadaan bibit tumbuh-tumbuhan atau bibit horticultural, palawija dan lainnya, dan atau pengadaan bibit ternak.

“Pemerintah Pusat telah memberikan patokan  prioritas penggunaan dana desa 20 persen adalah untuk pengadaan pangan dan hewani. Minimal anggaran itu wajib dianggarkan 20 persen, sehingga  jika desa menerima dana desa 1 milyar, maka minimal 200 juta itu dianggarkan untuk penangan pangan dan hewani. Nah ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang sasarannya adalah kategori miskin, dan terkait hal itu maka penerimanya adalah kembali kepada musyawarah di desa tersebut dimana ada criteria-kriterianya yang akan menjadi sasaran penerima program ini," kata Onlyhu.

Prioritas penanganan pangan dan hewani sudah dan akan dilakukan kembali pada wilayah dampingan PLD kecamatan Bawolato, antaralain dalam bentuk pembukaan lahan kosong, dimana warga masyarakat dapat menanam bibit tanaman misalnya seperti yang dilakukan di desa Botohaenga tahun 2021 dan juga akan dilaksanakan di desa Sohoya pada tahun ini.

“Seperti saya contohkan di desa Sohoya. Pada desa Sohoya itu, pada penetapan RKPDESA 2022 pada bulan November 2021 lalu, mereka melakukan program penggunaan dana desa di 2022 ini adalah berupa pembukaan lahan kosong bagi masyarakat dengan nantinya menanami bibit jagung. jadi pada proses ini pemerintahan desa memfasilitasi, pertama pada saat pembukaan lahan itu di upahi, setelah itu pembersihan lahan, diberikan upah kepada masyarakat, lalu pada saat penanaman bibit jagung pun diberikan upah, begitu juga pada saat pemupukan diberikan upah, bahkan hingga pembersihan lahan pun, masyarakat diberikan upah sesuai ketentuan.Hal serupa yang sudah pernah terjadi yakni di desa Botohaenga, tahun 2021 yang lalu, artinya masyarakat mengolah lahannya sendiri, kemudian dia juga diberikan upah pada lahannya, hingga hasilnya pun untuk dirinya sendiri, jadi itu sesuatu yang luar biasa, dan itu sudah terjadi di desa Botohaenga pada tahun 2021. Dan pekerjaan pemerintahan desa adalah mengontrol dan memberikan daftar hadir pekerja," ujar Onlyhu.

Sementara itu, pendampingan di desa-desa yang lain seperti Siefa ewali dan tagaule masih proses penyusunan dokumen RKPDesa.

"Untuk desa Siefa ewali dan Tagaule terus kita motivasi agar nantinya dalam proses penetapan ini menyesuaikan dengan regulasi yang ada sesuai dengan instruksi dari pihak Pemerintah Pusat" tutup Onlyhu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar