Pendamping Lokal Desa Kawal Desa Dampingan Pahami Perkembangan Pengelolaan Dana Desa 2022

kbrn_21

KBRN, Gunungsitoli: Pendamping Lokal Desa kecamatan Bawolato kabupaten Nias Onlyhu Ndraha lakukan pendampingan, dalam mengawal wilayah desa dampingan untuk memahami perkembangan pengelolaan dana desa tahun 2022.

“Saya sebagai pendamping lokal desa di kecamatan Bawolato kabupaten Nias meliputi desa Tagaule, Botohaenga, Sohoya dan Siefa ewali. Dalam menjalankan peranan, perlu kami sampaikan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan dana desa dalam menghadapi pandemic covid di tahun 2022. Sebagai dasar regulasi pertama adalah Permendesa 7/2021 tentang pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,  kedua Perpres 104/2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara di tahun 2022 dan ketiga Peraturan Menteri Keuangan 190/2021 tentang prioritas penggunaan dana desa,” ujar Onlyhu Ndraha, Jumat (21/01/2021).

Terkait hal itu, minimal 68 persen dari pagu dana desa merupakan kebijakan pusat untuk menghadapi pandemic, dan 32 persen untuk kebijakan desa. Perinciannya adalah 68 persen itu, pertama, minimal 40 persen dari pagu DD, bersifat wajib untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), 20 persen prioritas penggunaan untuk kegiatan Pangan dan Hewani, dan 8 persen untuk penanganan COVID-19. 32 persen lainnya barulah ditujukan pada kebijakan desa antaralain Pemberdayaan, Pembinaan dan Pembangunan.

“Inti dari semua kegiatan itu, pada point pertama bahwa penggunaan dana desa di setiap desa diwajibkan minimal dari pagu dana desa di setiap desa itu minimal 40 persen wajib dianggarkan untuk penanganan BLT dana desa. Artinya jika ada desa yang menerima 1 milyar DD di tahun 2022 ini maka minimal 400 juta wajib diberikan BLT kepada masyarakat. Lalu selain itu, 20 persen wajib dari pagu dana itu wajib pada penyelenggaraan penanganan pangan dan hewani, artinya terkait dana desa ini, pemerintah wajib mengalokasikan penangan pangan, mungkin dalam hal pengadaan bibit tumbuh-tumbuhan atau bibit horticultural, palawija dan lainnya, dan atau pengadaan bibit ternak. Dan terakhir adalah 8 persen adalah untuk penganan covid 19, dimana penanganannya hamper sama dengan tahun sebelumnya, yakni pencegahannya kepada masyarakat misalnya pembagian masker, tempat cuci tangan dan handsanitizer dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya. nah tentu sisanya 32 persen ini adalah baik dibidang pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan,” jelas Onlyhu Ndraha.

Menurut Onlyhu, selaku pendamping telah mengawal ketiga regulasi ini sejak tahun 2021, dimana seyogyanya Permendesa nomor 7 2021 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa Pemerintahan Desa sudah wajib sebenarnya menetapkan Rancangan Kegiatan Pemerintahan Desa tahun 2022 pada bulan September 2021.

“Dalam menjalankan peranan, maka sebagai pendamping, kita sudah mengawal dan menyampaikan terkait hal itu, dasar-dasar regulasinya bagaimana, hingga rencana kegiatan di tahun 2022. Namun kembali kepada kapasitas desa, sumber daya manusia dan juga berbagai keterbatasan desa sehingga ada banyak desa yang belum menetapkan RKPDESA nya. Disinilah kita sebagai PLD juga akan terus kontinyu menjalankan tugas dan fungsi, mensosialisasikan regulasi ini supaya desa dan proses penetapan RKPDESA atau rancangan kegiatan pemerintah desa di tahun 2022 menyesuaikan dengan regulasi yang ada agar selanjutnya dapat menetapkan rancangan APBDESA tahun 2022,” kata Onlyhu.

Secara umum juga, PLD terus mendorong Pemerintahan desa di wilayah kabupaten Nias hendaknya sudah dapat menetapkan Perdes tentang RKPDESA 2022 pada bulan Januari ini dengan menyesuaikan regulasi dari Pemerintah Pusat.

“Kita sarankan di bulan Januari 2022, 170 desa di kabupaten Nias sudah harusnya menetapkan peraturan desa mengenai RKPDESA sehingga nantinya setelah itu akan menetapkan peraturan desa mengenai RAPBDESA 2022 mendatang. Karena ketika nantinya desa terlambat menetapkan RAPBDESA minggu pertama Juni maka yakni desa itu akan menerima sanksi tidak menerima dana desa. Ini akan menjadi focus bersama dalam mendorong kegiatan pekerjaan pemerintahan desa. Ya motivasi yang kita berikan adalah kita bekerja sama dengan mereka, apa yang menjadi kendala-kendala mereka, contohnya dalam menyusun dokumen, nah kita meminta mereka apa kekurangan dan kelemahan, untuk dibantu dan didiskusikan,” tutup Onlyhu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar