Pemasangan Pilar Pembebasan Kawasan Hutan Lindung di 5 Desa di Kecamatan Hiliserangkai

KBRN, Gunungsitoli: Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara datang meninjau kecamatan Hiliserangkai terkait pembebasan kawasan hutan lindung dari desa-desa di wilayah itu.

“Perlu saya jelaskan dulu bahwa di lingkungan kita khususnya di Hiliserangkai itu, dari 15 desa, masih ada desa yang status desanya hutan lindung. Yang saya ketahui, ada 5 desa yang termasuk didalamnya antaralain desa Ehosakhozi, desa Awela, desa Orahili, desa Ulumbongi, desa Lolofaoso dan ada sebagian di sekitar lingkungan kantor kecamatan Hiliserangkai, jika saya tidak salah, yang penting desa yang berdampingan dengan kami termasuk dalam kawasan hutam lindung,” tutur Sadarman Laoly Kepala Desa Ehosakhozi, Kamis (16/09/2021).

Merunut pada tahun 2018 lalu, pihak desa pernah mengusulkan perubahan status tersebut melalui Dinas Kehutanan propinsi Sumatera Utara, tindak lanjut dari permohonan itulah maka pihak desa menerima kedatangan dari para tim tersebut.

“Setiap warga desa yang mempunyai lahan pada waktu itu, kami usulkan untuk dibebaskan dari status hutan lindung, karena jika status hutan lindung berarti masih dilindungi oleh Pemerintah, bahkan jika pun ada penduduk di wilayah itu maka lahan itu tidak sah menjadi miliknya, termasuk juga dalam hal mengurus sertifikat dan jual beli tanah atau transaksi juga tidak bisa dilakukan karena bisa dikatakan itu adalah milik Pemerintah,” ujar Sadarman.

Maka dari hasil kunjungan tersebut, Dinas Kehutanan Pemprovsu menganjurkan pihak Desa untuk menyurati kembali Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya agar pihaknya menyurati Kementerian Kehutanan RI untuk diterbitkan surat keputusan Menteri Kehutanan supaya terbebas dari kawasan hutan.

“Jadi saran kita kepada Pemerintah mulai dari kantor Kecamatan hingga Pemerintah Daerah agar dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan agar hal ini dapat ditinjau kembali agar semuanya yang namanya kawasan ini kan bisa terbebaskan dari status kawasan hutan lindung karena disini pun di lingkungan kita khususnya di desa Ehosakhozi, banyak instansi Pemerintah yang sebenarnya tidak wajar untuk dijadikan status hutan, seperti keberadaan mulai dari PAUD, hingga sampai kepada SMK, ada juga puskesmas, gereja, ada juga pos POLISI bahkan ada pekan, dan tersebar di wilayah dusun I dan dusun II. Bahkan bisa dikatakan pemukiman padat penduduk. jadi tidak masuk kalau misalnya masih dijadikan kawasan hutan lindung,” tutup Sadarman. IDA

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00