Rapat Koordinasi Evaluasi dan Telaah Terhadap Efektifitas Pemberian Keterangan Tertulis Bawaslu Pada Sidang Permohonan PHP tahun 2020

KBRN, Gunungsitoli: Bawaslu Kota Gunungsitoli ikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Telaah Terhadap Efektifitas Pemberian Keterangan Tertulis Bawaslu Pada Sidang Permohonan PHP tahun 2020 di Mahmakamah Konstitusi yang diadakan di Kantor Bawaslu Kota Pematangsiantar.

“Di kota Siantar itu adalah kegiatan terkait dengan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Propinsi khususnya divisi bagian Hukum. Itu terkait dengan bagaimana efektifitas Pemberian Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan tahun 2020. Nah memang Bawaslu kota Gunungsitoli belum ada gugatan ya ke MK pada saat itu, namun kita diundang sebagai peserta memberikan pemahaman-pemahaman, sehingga di kegiatan-kegiatan tersebut kita membahas putusan-putusan yang sudah diterima oleh Bawaslu ataupun di setiap daerah masing-masing yang ada putusannya,” ungkap Divisi Hukum, penanganan pelanggaran dan sengketa pad Bawaslu Kota Gunungsitoli, Goozisokhi Zega, Kamis (14/10/2021).

Dalam kegiatan ini Bawaslu Sumut menghadirkan 3 orang pembanding utama dan 5 orang pembanding tambahan yang semuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, hal ini dilakukan untuk mengkoreksi keterangan tertulis yang telah dibuat pada Sidang Permohonan PHP tahun 2020 di MK sehingga dapat membangun persamaan dan pemahaman yang sama.

“Kegiatan ini semakin memaksimalkan peranan Bawaslu didalam penulisan keterangan tertulis di MK. Ada istilah pembanding didalam hal itu untuk memberikan kritik dan saran didalam penulisan keterangan. Karena posisi Bawaslu di MK sesuai regulasi adalah pemberi keterangan. Jadi banyak memang yang harus kita perbaiki dengan keterangan-keterangan kita itu, karena keterangan dari Bawaslu ini hanya menyangkut pada riil hasil pengawasan yang sudah terlaksana di lapangan sehingga nantinya ditulis sebagai keterangan di Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan oleh hakim konstitusi,” ujar Goozisokhi Zega.

Bawaslu harus maksimal dalam membuat dan menyampaikan Keterangan Tertulis di MK. Dengan digelarnya kegiatan ini bisa memaksimalkan peranan Bawaslu dalam memberikan Keterangan Tertulis yang diperkaya dari hasil Batu Ujinya Pasca Putusan di Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini diikuti oleh 19 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00