Polemik Kepemilikan Gedung Nasional Masih Berlanjut

KBRN, Gorontalo : Keluarga Bulota Tangahu serumpun masih keberatan dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas Gedung Nasional Gorontalo yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Rencananya mereka akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Haris T Kamaru salah satu keluarga dari Bulota Tangahu menilai, penerbitan SHP dari BPN adalah palsu karena tidak memiliki dasar-dasar kepemilikan awal sebagai landasan untuk penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 1994 silam.

“Menurut keterangan pihak BPN, penerbitan SHP Gedung Nasional ini karena tanah adalah milik negara. Sedangkan selama ini Gedung tersebut ditempati oleh veteran dan digunakan sebagai markas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Gorontalo sejak tahun 1979 hingga tahun 2021 atas izin pinjam pakai ahli waris Bulota Tangahu,” ungkap Haris Kamaru.

Ia mengaskan, jika tanah dan bangunan Gedung Nasional Gorontalo merupakan hak milik keluarga Bulota Tangahu serumpun dengan ahli waris sebanyak 10 orang anak, 78 orang cucu dan 230 orang cicit. Semuanya merasa keberatan dengan penertiban SHP BPN tahun 1994.

“Pemerintah Kota Gorontalo menempatkan salah satu OPD di Gedung tersebut dengan bermodalkan hasil sidang dari Mahkamah Agung dan tidak memiliki tiket eksekusi. Setelah kami menelusuri asal usul sertifikat ini ke BPN bulan Desember 2021, namun pihak BPN memberikan kesempatan agar mencari dokumen di Manado karena alasannya sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Manado. Setelah tanggal 17 Juni 2021 kami menerima surat dan bertemu dengan Kepala BPN Gorontalo, ternyata SHP ini diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Kakanwil Sulawesi Utara dan rekomendasi Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Fatra Babo saat itu,” kata Haris.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar