1.127 Tenaga Kerja Informal Di Kota Gorontalo Telah Terdaftar Sebagai Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Tanggungan APBD

Foto Humas

KBRN,Gorontalo:Pemerintah Kota Gorontalo memberi perlindungan kesehatan melalui Jaminan Sosial BPJS ketenagakerjaan sector Informal.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Gorontalo telah mengalokasikan APBD 2 Milyar rupiah lebih untuk Subsidi Iuran BPJS kepada 1.127 pekerja Informal.

Jminan social kepesertaan BPJS Tanaga Penunjang Kegiatan Daerah(TPKD) di kota Gorontalo saat ini sebanyak 2.570 orang, kepesertaan BPJS kalangan ASN 2.743 orang sementara dari Pekerja formal yang sudah disupsisdi pemerintah Kota Gorontalo sebanyak 1.127 orang,ungkap Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada rapat evaluasi optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di rumah dinas wali kota,Jum’at(24/06/2022).

Dikatakan jaminan social ini menjadi tanggunjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk tenaga kerja baik Formal maupun informal.

Menurut Marten Taha, sehat merupakan kunci utama dalam menjalankan roda kehidupan sehingga pemerintah Kota Gorontalo memberikan perhatian serius disektor kesehatan ini.

“jadi orang hidup itu harus sehat, kalaupun dia sehat tapi harus bekerja, sebab kalau bekerja itu maka dia berpendapatan, kenapa orang miskin karena dia tidak berpendapatan, meskipun bekerja tapi pendapatan kurang itu karna tidak produktif, kenapa tidak produktif karena dia tidak sehat, jadi ini tidak ada unjungnya, nah ini yang harus kita fikirkan bersama dan pemerintah melihat itu bahwa sehat dan bekerja itu menjadi satu kesatuan yang tidka dapat dipisahkan”tutur Marten Taha.

Lanjut Marten Taha, sektor kesehatan di Kota Gorontalo saat ini sudah mencapai predikat Universal Health Coverage(UHC).

Cakupan kesehatan semesta masyarakat kota Gorontalo telah memiliki akses terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatfi dan efektif.

Pemerintah kota Gorontalo juga terus berupaya agar seluruh tenaga honor dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk tenaga honor kantor kecamatan masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih 5 OPD lagi yang belum terdaftar dan 6 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di Kota Gorontalo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar