Pemda Bone Bolango Usulkan Enam Ranperda Baru

Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli saat menyerahkan naskah enam Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu, Selasa (17/5/2022). Foto: Diskominfo Bone Bolango

KBRN, Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama DPRD resmi melakukan pembicaraan tingkat I atas enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilaksanakan di Gedung Utama Sidang DPRD Bone Bolango, Selasa (17/5/2022).

Enam ranperda yang dibicarakan tersebut yakni ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, bangunan gedung, penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu, pemberian insentif kemudahan masyarakat dan atau investor, penyelenggaraan cagar budaya, dan BumDes.

Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli pada kesempatan itu mengatakan keenam ranperda yang diusulkan merupakan kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaran pemerintahan. Sehingganya Ia menambahkan Pemerintah Daerah akan bersama DPRD guna menelaah dan membahas bersama dengan serius ranperda tersebut.

“Saya berharap satker terkait untuk mempelajari enam ranperda ini untuk dibahas bersama DPRD,” ujar Wabup.

Wabup mengungkapka ranperda pajak dan retribusi serta ranperda bangunan gedung memang sudah ada sebelumnya namun perlu ada penyesuaian dengan regulasi yang nantinya sebagai dokumen pendukung untuk peningkatan PAD.

“Sehingga sangat diharapkan dapat ditetapkan menjadi Perda agar menjawab PR penagihan retribusi di Pantai Botutonuo,” ungkap Wabup

Untuk ranperda pelayanan terpadu satu pintu  dan ranperda pemberian insentif kemudahan masyarakat atau investor, kata Wabup merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan yang transparansi.

Sementara ranperda  BumDes sebagai upaya Pemerintah dalam menampung kegiatan perekonomian do Desa yang dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan asli desa.

“BumDes sendiri merupakan satu kesatuan lembaga perekonomian didesa yang dikembangkan oleh masyarakat bersama pemerintah desa,” tutur Wabup.

Terakhir untuk ranperda penyelenggaraan cagar budaya menurut Mantan Kadis Dukcapil Kota Jayapura itu kewajiban daerah dalam memajukan kebudayaan secara utuh yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. (rls)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar