Pemerintah Dorong Legalitas Pertambangan Gorontalo

Foto : Humas

KBRN, Gorontalo : Legalitas pertambangan di Gorontalo terus didorong beroperasi sesuai dengan regulasi, pertambangan yang berizin membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba ESDM) Ridwan Djamaluddin  saat  berdiskusi bersama Gubernur Gorontalo dan unsur Forkopimda  di Vila Kencana Bolihutuo, Boalemo, Sabtu (27/11/2021). Kehadiran Ridwan untuk memberikan arahan dan mendorong agar pertambangan di Gorontalo berlangsung secara legal

“Selama Covid-19 daerah daerah pertumbuhannya minim atau malah negatif kecuali daerah daerah berbasis pertambangan. Pertumbuhannya bagus dan terus bagus. itulah hemat saya perlu kita perjuangkan (legalitas pertambangan),” kata Ridwan.

Pihaknya menyebut investasi bidang pertambangan sejauh ini masih jauh dari target. Baru berada sekitar 37 persen dari yang ditargetkan. Selain kondisi Pandemi, perizinan usaha dinilai masih cukup merepotkan termasuk konflik lahan dengan masyarakat.

“Begitu izin keluar, kerjakan. Kalau ada masalah kasih tau kami. Kami upayakan perizinan lebih mudah. Lama itu dua hal satu banyak, ada 5600 sekian perizinan yang ditangani sebulan seribuan,” beber Ridwan.

 Menyangkut eksistensi Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (PETI), pihaknya mendorong agar berbadan hukum sehingga jelas penanggungjawabnya. Badan hukum juga menjamin adanya kontribusi bagi daerah dan menjalankan fungsi pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan.

 Hal lain yang sedang diupayakan bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni pengintegrasian pengurusan FS, AMDAL dan IPPKH. Selama ini pengurusannya dilakukan dua kali di dua kementrian yakni KESDM DAN KLHK.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar