Bawaslu Ingatkan Kepala Daerah Petahana Mulai Hari Ini Tidak Lakukan Mutasi Pejabat

KBRN, Gorontalo: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo mengingatkan Kepala Daerah/Bupati agar tidak melakukan mutasi/penggantian pejabat terhitung mulai hari ini, Rabu(8/1/2020), seiring berjalannya proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. 

Hal ini berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang melarang Gubernur, Bupati dan Walikota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kontenstan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar tidak melakukan penggantian pejabat hingga akhir masa jabatan sebagai kepala daerah.

"Kalau kita hitung mundur 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, kita tau bahwa sesuai PKPU tentang jadwal, penetapan pasangan calon itu pada tanggal 8 Juli 2020, maka 6 bulan sebelum tanggal penetapan itu sesuai instruksi Bawaslu RI bahwa 6 bulan yang dimaksud itu 8 Januari tahun 2020"jelas Ketua Bawaslu Kabaupaten Gorontalo Wahyudin Akili kepada RRI, Rabu(8/1/2020)

"Nah, ketentuan ini untuk sanksinya berupa pembatalan disamping ada sanksi pidananya, maka ada disebutkan disitu (UU no.10 tahun 2016) sanksinya jika dia melakukan itu adalah pembatalan sebagai pasangan calon jika dia merupakan petahana"tambahnya

Warning dari Bawaslu ini sudah ditindak lanjuti melalui pertemuan Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama Bupati Gorontalo yang rencananya akan maju kembali sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

"Terkait larangan ini sekiranya dapat diperhatikan dan dipatuhi untuk mencegah maupun menghindari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati, utamanya petahana"tegasnya

Bukan itu saja Ketua Bawaslu berharap dalam melaksanakan program dan pemerintahan selama tahapan pilkada harus memperhatikan norma-norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00