JAPESDA: Deforestasi Penyebab Banjir di Gorontalo

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) Gorontalo

KBRN, Gorontalo: Tempo waktu tak sampai sebulan, banjir besar dua kali menerjang beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, banjir terjadi pada hari Kamis 11 Juni 2020. Banjir susulan kembali terjadi pada tanggal 3 Juli 2020 di wilayah yang sama serta  di Kabupaten Boalemo.

Tingginya curah hujan memang menjadi penyebab banjir akibat meluapnya sungai Bone, serta rusaknya wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) mencatat persoalan utama banjir tahunan di Gorontalo adalah laju kerusakan hutan atau deforestasi.

“Kehadiran konsesi perusahaan ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, ikut memberikan sumbangsih besar terhadap deforestasi di Gorontalo. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016, terdapat 24 izin pertambangan bahan mineral, yang terdiri dari 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 3 izin Kontrak Karya (KK),” jelas Direktur Perkumpulan Japesda Nurain Lapolo.

Selain kerusakan di area hulu, sungai-sungai yang di Provinsi Gorontalo juga dalam kondisi tidak baik. JAPESDA juga mengutip data yang dikeluarkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Bone Bolango, dari 520 daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya 27 DAS yang masih masih dipertahankan. Sementara, 493 atau 94 persen DAS lainnya, sedang dipulihkan; dengan kata lain, kondisinya kritis. (BPDASHL, 2019)

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut-II/2010, luas hutan di Provinsi Gorontalo adalah 824.668 hektare, dan tutupan lahan dengan tingkat deforestasi 17 persen. Sementara data dari Forest Watch Indonesia, luas hutan di Gorontalo pada tahun 2016 adalah 714.031 hektare. Dengan demikian selang 6 tahun terjadi pengurangan luasan sebesar 110.367 hektare atau 13 persen akibat deforestasi,” rincinya lagi.

Nurain menambahkan, dari 490.996.29 hektar lahan di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone 50.513.29 atau 10 persen di antaranya dalam kondisi baik. Artinya, ada sekitar 90 persen lahan (dalam dan luar kawasan hutan) di wilayah itu yang rusak atau dalam kondisi kritis.

Atas persoalan tersebut, JAPESDA  memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, pihak swasta/perusahaan dan masyarakat .

  1. Segera evaluasi konsesi perizinan bagi perusahaan ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
  2. Pemerintah harus melakukan perbaikan kawasan hutan dan lahan yang telah rusak parah, serta melakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalannya.
  3. Pemerintah harus menindak tegas pelaku dan korporasi perusak kawasan hutan dan lahan, seperti perusahaan yang mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan, pertanian, serta peruntukkan lainnya.
  4. Mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib warga yang menjadi korban banjir ditengah pandemik Covid 19, dengan melakukan distribusi pangan yang adil disemua wilayah yang terdampak banjir di Provinsi Gorontalo. 
  5. Mengimbau kepada warga yang berada di lokasi rawan banjir untuk tetap terus waspada terhadap banjir susulan, dan tetap terus menjaga kesehatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00