Luruskan Isu UU Omnibus Law Cipta Kerja, Bupati Sanggau: Baca Dulu

KBRN, Sanggau : Bupati Sanggau Paolus Hadi meluruskan isu beberapa klaster didalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut menghilangkan sejumlah hak pekerja, kelompok masyarakat dan peran pemerintah daerah.

"Kami dapat penjelasan berkaitan dengan Undang-undang Omnibus Law ini, sebenarnya tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Contohnya (isu) tidak ada cuti, tidak ada lagi UMK, tidak seperti itu," tegas Paolus Hadi, Kamis (15/10/2020).

Bupati menandaskan, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan penyederhanaan dari aturan sebelumnya. Ia juga menampik isu yang menyebutkan peran pemerintah daerah tidak ada lagi.

"(Peran pemerintah daerah) masih sangat ada, cuma kita diatur supaya tidak keluar dari (misalnya) waktunya. Kalau sudah deadline harus selesai (pekerjaannya)," imbuhnya.

Ditanya mengenai situasi pasca pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Paolus Hadi menyampaikan Kabupaten Sanggau relatif aman. Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Sanggau yang dinilainya dewasa menyikapi pengesahan Undang-undang tersebut.

"Terima kasih kepada rakyat (Kabupaten) Sanggau, kita pelajari dulu lah (sebelum bereaksi), baca dulu (Undang-undangnya)," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00