Bupati Nagekeo : Anggota BPD Harus Pahami Tugas Pokok dan Fungsinya

KBRN, Ende : Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo pada Rabu 18 Mei 2022. Hadir pada kesempatan tersebut Camat Mauponggo Leonardus Loda, Forum Pimpinan Kecamatan Mauponggo, aparat desa Wolotelu, tokoh masyarakat dan tokoh  agama serta tamu undangan. Turut hadir dua anggota DPRD dari Kecamatan Mauponggo yakni Adrianus Watu (Gerindra) dan Bruno Sawi Toyo (Perindo). Anggota BPD yang dilantik masing-masing Firman Abdulah, Harlinto Ibrahim, Krispinus Bruno Moni, Laurensius Tay, Sevrinus Buu, Nurhajim dan Martinus Suta. Mereka dilantik sesuai dengan SK Bupati Nagekeo Nomor : 188/ Kep/HK/2022 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wolotelu Kecamatan Mauponggo periode 2022-2028.

Dalam sambutannya Bupati Nagekeo menyampaikan beberapa catatan kepada anggota BPD terlantik. Don Bosco menyampaikan bahwa menjadi anggota BPD sejatinya harus bisa memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD yang mana bersama Kepala Desa menjalankan tata kelola Pemerintahan Desa.

“Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini harus paham, dasarnya adalah musyawarah, jangan seolah legislator macam DPR, karena benar-benar harus dibayati sebagai amanah. Pengelolaan desa ini penting sekali sebab sekalian mengelola manusiawi dan alam,”kata Bupati.

Hal yang paling utama dan rentan terjadi penyalahgunaan di desa adalah pengelolaan keuangan baik Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD maupun yang berasal dari dana transfer pusat atau Dana Desa (DD).

“Sangat rentan adalah mengelola uang APBes sekarang di atas 1 M, sekarang uang sudah berlipat ganda baik dana transfer maupun ADD melalui bagi hasil pajak dan retribusi maupun sumber penerimaan yang sah dari pendapatan asli desa, di rana inilah peran BPD membantu bersama kepala desa sama-sama menjalankan amanah,”tegasnya.

Melihat daripada subtansi tugas anggota BPD adalah berasaskan musyawarah, oleh sebab itu kata Bupati, BPD bersama Kepala Desa harus bisa mengutamakan kearifan lokal dalam mengambil suatu kebijakan, tanpa harus mengabaikan regulasi yang tertuang dalam UU.

“Kearifan harus betul-betul ditampilkan oleh 7 orang ini, mari kita mengelola desa ini secara baik,” ajak Bupati.

Selanjutnya, Bupati berharap kepada salah satu anggota BPD yang merupakan perwakilan kaum perempuan agar bersama-sama dengan Organisasi Wanita di Desa mampu menjadi promotor memperjuangkan hak perempuan dan anak.

“Mendekati betul kaumnya, masuk keluar kampung dengan Dasawisma, melihat betul kelemahannya ada di mana, kerja besar kita generasi 2045. Kita bekerja dengan benar melihat anak perempuan dari haid pertama mereka untuk memastikan anak-anak harus diukur HB memperhatikan betul kaum wanita, ketemu datangi rumah datangi sekolah, supaya mereka ini dari awal kita memperhatikan gizinya, HB masih di bawah 12 kasitau ibunya beri makan yang benar,” ujar Bupati memberi saran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar