Komentar RRI : Penundaan Pemberlakuan Tarif Baru Ke Pulau Komodo Oleh Pemprov NTT

KBRN, Ende  Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apalagi kebijakan tersebut mengatur kepentingan publik secara langsung, seharusnya dikaji dengan matang, melihat dari berbagai aspek dan dampaknya serta yang paling penting harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat selaku obyek pelakunya. 

Salah satunya adalah penetapan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar oleh Pemerintah Provinsi NTT  yang mencapai 3,7 juta rupiah dimana menuai aksi protes dari pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Aksi demo penolakan, besar-besaran yang berujung pada komitmen bersama untuk mogok layanan wisata hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan, bahkan beberapa diantaranya harus ditangkap dan ditahan, menjadi catatan buruk di tahun 2022 untuk pariwisata super premium Labuan Bajo.

Mungkin untuk pertama kalinya mobil dinas plat merah menjadi angkutan wisata sebagai akibat terhentinya pelayanan. Dampak lain yang lebih miris adalah sejumlah pelaku usaha wisata di Mabar mengaku mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah, akibat dibatalkannya sejumlah perjalanan ke Labuan Bajo.

Setelah melalui diskusi  panjang dan pertemuan yang tentunya melelahkan antara pengambil kebijakan dan pelaku wisata di Mabar maka diputuskan, pemerintah untuk sementara waktu menunda pemberlakuan tarif baru tersebut hingga Januari 2023. Pariwisata Mabarpun kembali aman dan normal. Kedua belah pihak akhirnya berjalan kembali ke relnya masing-masing.

Namun, yang menjadi catatan penting untuk komentar RRI kali ini adalah, bagaimanakah dengan kerugian yang terlanjur dialami sejumlah pelaku usaha wisata akibat dari pembatalan sebelumnya?

Adakah ganti rugi, ganti untung ataukah kompensasi yang diterima akibat dari dampak buruk ketika sebuah kebijakan tanpa sosialisasi.

Sekian komentar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar