Kunker Komisi V DPR RI ke Manggarai Barat, Bupati Mabar : Kami Butuh Pembangunan Yang Merata Hingga Pedalaman, Bukan Hanya Terpusat di Labuan Bajo

KBRN, Ende : Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI melakukan Kunjungan Kerja ke kabupaten Manggarao Barat, Jumad (1/7/2022). Rombongan langsung diterima Bupati Manggarai Barat NTT Edistasius Endi. Pada kesempatan ini, Komisi V DPR RI melaksanakan pertemuan di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat dan Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun mitra komisi V DPR RI tersebut yakni, Kementerian Perhubungan, (Ditjen Hubud dan Ditjen Hubdat) dan Kementerian PUPR ( Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen SDA, dan Ditjen Perumahan). Selain menggelar pertemuan dengan Bupati, Komisi V juga melakukan Peninjauan Renovasi Terminal dan Perpanjangan Runway Bandara Komodo.

Bupati Edistasius Endi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan lebih khusus kepada Komisi V atas pembangunan berbagai infrastruktur yang akhir- akhir ini menggeliat di Manggarai Barat .

“Labuan Bajo dan Mabar umumnya dari hari ke hari selalu ada perubahan infrastruktur,” kata Bupati Edi.

Dihadapan komisi V Bupati Edi mengatakan, pembangunan hendaknya tidak hanya terpusat di Labuan Bajo saja. Tetapi mestinya menyebar dibeberapa sentra pariwisata yang tersebar di wilayah Manggarai Barat . Menurutnya, yang diperhatikan secara masif pembangunanya oleh Pemerintah Pusat adalah infrastruktur yang banyak dimanfaatkan oleh wisatawan. Sementara infrastruktur yang menyentuh langsung ke masyarakat belum maksimal.

” Rakyat yang ada di kabupaten ini banyak yang berdomisili di kampung- kampung, di balik gunung, dan di pedalaman,” urainya .

Ia berharap, kehadiran komisi V bersama mitra kerjanya dapat memperhatikan kebutuhan pembangunan untuk rakyat yang tinggal di pedalaman.

“Kami berharap komisi V bersama mitra bisa memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman. Mari kita secara perlahan perhatikan mereka secara bersama,” kata Bupati Edi .

Pada pertemuan itu, Bupati Edi menyampaikan bahwa total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemda yakni 1226,86 km dan kondisinya 42% mantap .Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 -.0,89%.Tahun 2021-1,23%. Sedangkan Income perkapita masih rendah. Ketergantungan fiskal masih tergantung dari dana perimbangan. Dalam keterbatasan ini, pemkab berharap, kiranya komisi V bersama mitranya mampu mendorong akselerasi pembangunan jalan di desa- desa yang tersebar di Manggarai Barat .

Semetara Ketua Tim kunker yang juga sebagai wakil ketua komisi V DPR-RI Syaifullah meminta mitra kerjanya agar pengerjaan infrstruktur dan transportasi di wilayah Mabar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan standar dan kualitas konstruksi yang baik. Ia juga mengharapkan agar pemkab Mabar dan stakeholder terkait perlu meningkatkan perawatan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

” Demi menjaga Labuan Bajo yang telah ditetapkan pemerintah sebagai daerah pariwisata super prioritas, infrastruktur yang telah dibangun harus di jaga dan di rawat dengan baik,” ujarnya.

Sedangkan pada bidang Cipta Karya, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, J. Wahyu Kusumosusanto yang hadir mendampingi pelaksanaan kunfik menjelaskan bahwa telah diselesaikan antara lain penataan KSPN Puncak Waringin, Batu Cermin, Pantai Marina - Bukit Pramuka zona 1,2,3 dan 5, TPA Warloka dan IPA Wae Messe II. Lebih lanjut Wahyu menjelaskan bahwa saat ini masih ada kegiatan optimalisasi fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca antara lain pembangunan pusat informasi, museum dan penginapan untuk peneliti dan ranger. Selain itu pada zona 3 dan 5 Pantai Marina akan ditambahkan letter signage agar masyarakat dapat mengenali pantai ini dari arah darat dan laut.

"Kami targetkan seluruh pekerjaan optimalisasi akan selesai pada Agustus/September 2022" tambah Wahyu.

Pada pertemuan ini Bupati Manggarai Barat juga menyampaikan harapannya kepada Kementerian PUPR terkait serah terima aset Puncak Waringin dan Goa Batu Cermin. Menanggapi hal ini, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa secara prinsip dan ketentuan serah terima asset saat ini masih dalam proses. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar