Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Selama 2 Tahun, Dianggap Ilegal

KBRN, Ende: Korps lalu lintas Polri sedang melakukan sosialisasi aturan sanksi penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang tidak membayar pajak kendaraan selama dua tahun.

Hal itu disampaikan, IPDA Gusti Komang Astiva kepada RRI dalam Lintas Ende Pagi, Selasa (09/08). Dia mengatakan kebijakan penghapusan data kendaraan yang tak membayar PKB selama dua tahun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU itu pada pasal 74 ayat 1 juga dituliskan bahwa kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dan identifikasi atas dasar permintaan pemilik, serta pertimbangan dari petugas registrasi online.

"Pemilik kendaraan tidak membayar pajak sekurang-kurangnya 7 tahun, masa berlaku STNK sendiri itu 5 tahun, jika selama itu pemilik kendaraan tidak pernah membayar pajak ditambah lagi dengan dua tahun setelah habis masa berlaku, sesuai dengan amanat UU itu maka kendaraan itu bisa dihapus,"ujarnya

Dia menambahkan, adapun dalam UU Nomor.22 Tahun 2009 pasal 74 ayat 3 juga tertulis kendaraan motor yang telah dihapus, tidak dapat diregis kembali artinya jika kendaraan tidak bisa diregis akan dianggap illegal atau bodong.

"Selain UU juga kami memiliki peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 disana dijelaskan sebelum kami melakukan tahapan penghapusan, kita memberikan waktu selama 6 bulan bagi para pemilik kendaraan, jika masih belum memenuhi persyaratan maka akan dihapus dari identitas kendaraan,"jelas Gusti

Dengan aturan ini diharapkan agar masyarakat patuh membayar pajak kendaraan dan menambah potensi penerimaan pajak daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar