Kadis Pariwisata dan Ekraf NTT : Penetapan Tarif Baru Untuk Biaya Konservasi

KBRN, Ende :  Mulai 1 Agustus 2022, pemerintah provinsi NTT efektif berlakukan tarif masuk baru ke Taman Nasional (TNK) Komodo di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT.

Kepada RRI dalam dialog Interaktif pagi, Senin (04/07/2022) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Sony Libing menjelaskan, dua alasan mendasar yang merupakan hasil kajian Tim Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dibalik kebijakan penetapan tarif Rp3.75 juta tersebut, yakni

pertama :  terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di pulau Komodo. Oleh karena itu perlu dilakukan konservasi untuk menutupi kerusakan atau hilangnya nilai jasa ekosistem.

Kedua : perlu dilakukan pembatasan, dikedua pulau ini, 200 ribu pertahun. Selama ini kita bisa mencapai 300 sampai 400 ribu.

Hasil kajian tersebut Sony katakan, untuk menjaga kelangsungan komodo di kedua pulau ini, jumlah kunjungan harus dibatasi ke kedua pulau ini.  Hasil kajian juga merekomendasikan perlu adanya biaya untuk membiayai konservasi di kedua pulau itu.

Sedangkan item-item yang akan dibiayai dari penerimaan tarif baru terssbut ada empat yakni : Pertama :  untuk biaya konservasi, Kedua : untuk biaya pemberdayaan masyarakat lokal, Ketiga : biaya peningkatan capacity buiilding bagi pelaku pariwisata di kedua pulau ini dan Keempat : untuk biaya monitring dan pelayana kesehatan. 

Lebih  jauh Kadis pariwisata NTT Sony Libing menjelaskan, TNK harus dilindungi. Karena hanya satu-satunya di dunia, tidak ada lain di dunia hanya satu-satunya  di Indonesia. Karena itu harus dilindungi dan dilestarikan Selain itu Komodo juga  telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.

Setelah dikelola pemerintah pusat menjadi Taman Nasional, lanjut Sony Libing,  pemerintah NTT  berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan TNK mengajukan permintaan untuk ikut berkesempatan mengelola, melestarikan menjaga dan mengkonservasi TNK, dan permintaan kita disetujui oleh pemerintah pusat. Yang diikuti dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Setelah pemprov NTT di berikan kesempatan ikut mengelolanya, lanjut Sony, maka pemprov.NTT meminta tim ahli dari kementerian  Lingkungan Hidup mengkaji potensi di pulau Komodo dan Pulau Padar, yakni daya dukung dan daya tampung dipulau Komodo.

“Dan hasil kajiannya ada dua yakni  pertama :  terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di pulau Komodo. Oleh karena itu perlu dilakukan konservasi untuk menutupi kerusakan atau hilangnya nilai jasa ekosistem.

Kedua : perlu dilakukan pembatasan kunjungan wisatawan  dikedua pulau ini  yakni sebanyak 200 ribu pertahun.

“Selama ini kita bisa mencapai 300 sampai 400 ribu, hasil kajian mengatakan untuk menjaga kelangsungan komodo di kedua pulau ini, jumlah kunjungan harus dibatasi ke kedua pulau ini dan kita pemerintah menentapkan 200.000 ribu kunjungan wisatawan saja. Angka hasil kajian adalah 2,9 sampai 5,8 juta perorang untuk menutupi biaya konservasi. Pemerintah provinsi NTT menghitungkan dan mengambil rance tengah Rp3.75 juta per orang per tahun.” Sebut Sony.

 “Dana itu adalah untuk pembiayaan, Satu : untuk biaya konservasi, Dua : untuk biaya pemberdayaan masyarakat lokal, Tiga : biaya peningkatan capacity buiilding bagi pelaku pariwisata di kedua pulau ini dan Empat : untuk biaya monitring dan pelayanan kesehatan.” Sebutnya merinci.

“Karena siapa yang bisa memastikan keselamatan kalau orang datang menyelam. Siapa yang bisa memastikan kalau orang datang ada ilegal fishing. Pelayanan kesehatan. Ada wisatawan yang datang ke sana dan jantungan? Untuk memenuhi amenitas, kamar mandi, wc, air minum, pengelolaan sampah karena berserakan dimana-mana. Kita butuh biaya karena dipakai untuk policy dan PMD bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota uang tiket masuk Rp3.75 juta itu dipakai untuk beberapa item yang saya sebutkan, bagi pengelolaan TNK di kedua pulau.” Tanyanya lagi.

Sony juga menyebut, bahwa selama ini tiket masuk Rp7.500 juta bagi wisatawan dalam negeri dan Rp100 000 bagi wisman terlampau murah.

“Akibatnya konservasi tidak berjalan, perawatan dan pelayanan tidak berjalan baik. Amenitas tidak ditemui, pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan, sampah tidak

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar