Tingkatkan Destinasi Desa Wisata Tangguh, Kemenparekraf Dorong Wisata Floratama NTT

KBRN, Ende: Dalam upaya meningkatkan kembali destinasi wisata tangguh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendorong agar desa wisata dalam kawasan Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama) menjadi desa wisata yang mampu menghadapi bencana melalui manajemen krisis.

Koordinator Bidang Manajemen Krisis, Direktorat Tata Kelola Destinasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Danesta F Nugroho kepada RRI dalam Lintas Ende Pagi, Jumat (01/07) mengatakan erdapat empat fase manajemen krisis, yakni fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, fase pemulihan, dan fase normalisasi. Saat ini Kemenparekraf tengah berfokus pada fase kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana lewat mitigasi bencana, agar destinasi wisata aman dari bencana. Sehingga membangun kapasitas ekosistem pariwisata dalam menyiasiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.

Pada fase kesiapsiagaan sendiri, dilakukan kegiatan pemahaman risiko bencana, yakni tentang ancaman bahaya lokal baik historis maupun potensi ke depan serta pemahaman tentang jumlah masyarakat dan aset terpapar. Selain itu, ada pula fasilitas aman bencana dan tata kelola risiko bencana.

"Kita kita sedang berkolaborasi bersama bersama beberapa kementerian lembaga, salah satunya BNPB, dimana BNPB punya program desa tangguh bencana dan juga dengan kementerian pedesaan daerah 3T itu juga punya desa tanggap bencana, kita berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya supaya desa wisata itu bisa juga di anggap sebagai tangguh dan tanggap bencana, desa wisata juga diberikan perhatian-perhatian atau indikator,"ujarnya

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi kerugian ekonomi ketika terjadi bencana, pihaknya melakukan pendampingan/pelatihan kepada desa wisata di beberapa provinsi. Kegiatan itu dilakukan bersama akademisi Universitas Indonesia serta universitas didaerah masing-masing. Krisis kepariwisataan karena faktor alam dan non-alam akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem parekraf, seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya pendapatan sektor ekonomi kreatif, menurunnya tingkat hunian kamar hotel, dan pekerja sektor pariwisata.

"Mungkin yang bisa ditingkatkan juga bagaiamana kita berkomunikasi, disamping kita juga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa beberapa kejadian tidak bisa dielakan karena kondisi dan alam tetapi kami dari pemangku kepentingan sektor pariwisata berbuat sebaik mungkin untuk mengantisipasi itu tidak terjadi atau mengurangi resiko bencananya, jadi kita harus ada komunikasi publik yang baik sifatnya,"lanjut Danesta

Pada upaya pengelolaan risiko bencana, ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni mitigasi struktural, mitigasi non struktural, peningkatan kejelasan informasi mengenai kondisi, penguatan kesiapsiagaan wisatawan, penguatan siklus rantai peringatan dini, pendataan wisatawan, fasilitator informasi akses bagi wisatawan, dan fasilitator asuransi, serta membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata.

Berbagai langkah dan masukan dilakukan Kemenparekraf terkait mitigasi bencana, salah satunya mendorong penggunaan dana desa pada setiap desa wisata. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam itu seperti pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, pembangunan jalur evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, kegiatan tanggap darurat bencana alam, penyediaan tempat pengungsian, serta rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar