Kominfo Akan Memblokir Aplikasi Yang Tidak Terdaftar PSE

KBRN, Ende: Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika akan melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang tidak terdaftar.

Disampaikan, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, kepada RRI dalam Lintas Ende Pagi, Sabtu (01/07) menyampaikan pendaftaran PSE bagi perusahaan teknologi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang kewajiban setiap PSE Lingkup Privat dalam negeri maupun asing untuk mendaftar sebelum melakukan penawaran atau melakukan kegiatan usaha secara digital di Indonesia yang diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Per 20 Juli 2022 mendatang, setiap PSE yang beroperasi di Indonesia wajib terdaftar. Bila tidak terdaftar, Kominfo dapat melakukan pemutusan akses atau pemblokiran. Hal itu dilakukan untuk memastikan perusahaan teknologi merupakan PSE yang terpercaya di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut dengan rasa aman.

"Sampai saat ini dari puluhan ribuan penyelenggara perusahaan elektronik platform atau perusahaan teknologi sebanyak empat ribuan penyelenggara sudah mendaftarkan di Kominfo, mayoritas mereka patuh mengikuti peraturan, sementara perusahaan lainnya sedang mengikuti proses, batas akhir 20 Juli ini merupakan bentuk perpanjangan dari pembatasan akhir yang seharusnya 21 Januari, kemudian karena ada penyusaian sistem untuk penyelenggara asing maka diperpanjang sampai 20 Juli, hingga waktunya lebih dari cukup untuk melakukan pendaftaran,"jelas Teguh

Lanjutnya, pendaftaran dilakukan satu pintu melalui website Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik/Online Single Submission (OSS) di https://oss.go.id, yang akan langsung terintegrasi dengan sistem Kemkominfo. Sehingga PSE tidak lagi mendaftar ke Kemkominfo tetapi ke langsung lewat OSS. Tidak hanya itu, pendaftaran itu tidak dipungut biaya.

Deretan perusahaan teknologi yang diwajibkan untuk mendaftarkan PSE yakni penyelenggara yang mengoperasikan layanan perdagangan barang/jasa, layanan transaksi keuangan, konten digital, layanan komunikasi digital termasuk di dalamnya platform media sosial, layanan penyedia pesan, musik, animasi video, film, game.

"Pendaftarannya juga tergantung jenis penyelenggaraanya, penyelenggara sistem elektronik Indonesia maupun penyelenggara asing yang membuka layanan di Indonesia khususnya layanan perdagangan/jasa dia bisa melakukan pendaftaran melalui sistem OSS BKPN, para penyelenggara akan mendapatkan NIB inilah yang kemudian akan menghubungkan dengan sistem kominfo disatu dashboard yang sama, kalau dia penyelenggara layanan keuangan izinnya bisa melalui OJK, semua tetap diterima dan akan mendapatkan tanda daftar baru kita lakukan audit setelahnya, baru perlahan kita temukan ada yang tidak benar atau tidak update dan pemalsuan, disitu kita akan kenakan sanksi ataupun notifikasi untuk perbaikannya,"tambah Teguh

Kominfo berharap semua penyelenggara mulai melakukan proses pendaftaran, jika mengalami kendala pihaknya siap membantu untuk memastikan pendaftaran dapat berjalan dengan baik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar