KPK Akan Kembali Lakukan Survei Penilaian Intergritas Tahun 2022

KBRN, Ende: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar survei penilaian integritas (SPI) tahun 2022, dilaksanakan serentak pada 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepada RRI dalam Lintas Ende Pagi, Kamis (30/06) Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menjelaskan survei ini memang sudah dilakukan KPK sejak tahun 2007, saat itu survei dilakukan hanya pada 68 kementerian/lembaga pemerintah daerah. SPI sendiri melakukan  monitoring center for prevention atau pengukuran secara  efektif yang memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan memperbaiki sistem pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah pada delapan fokus area mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, hingga tata kelolah keuangan desa.

Survei akan dimulai pada 1 Juli dan berakhir 30 September 2022. Hampir sama seperti tahun sebelumnya, survei akan dilakukan secara online. Ditahun 2022 ini, sebanyak 375 ribu responden akan dipilih untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada KPK, terdiri dari tiga komponen meliputi pegawai internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, kemudian pihak eksternal yaitu mitra maupun pengguna layanan yang berhubungan dengan instansi terkait, terakhir ialah ekspert yakni auditor, BPK, media atau wartawan. 

"Dari hasil survei tersebut, maka KPK akan menyusun satu rekomendasi ataupun ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi yang sifatnya akan sangat spesifik, berdasarkan survei tersebut yang memetakan resiko korupsi dan bagaiamana upaya yang dilakukan instansi tersebut berdasarkan hasil survei maka akan muncul satu rekomendasi yang memang spesifik terkait instansi tersebut, ini kemudian kita harapkan lebih tepat sasaran, upaya-upaya perbaikan yang perlu kita lakukan dalam instansi itu,"ujarnya

Ditambahkan Ipi Maryati, untuk proses 'blasting' kuesioner, KPK akan menyebarkan kuesioner kepada 2,5 juta orang menggunakan dua metode, yakni secara 'online' melalui layanan email dan WhatsApp serta 'offline' melalui survei tatap muka di beberapa daerah sampling. Narasumber yang mendapatkan kuesioner merupakan representasi dari 7.777.891 populasi di berbagai kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pengukuran SPI tahun 2022, pemerintah menargetkan skor indeks integritas nasional sebesar 72 atau naik 2 poin dari target tahun lalu sebesar 70, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Saya kira survei ini sudah sangat lengkap, dari komposisi responden yang mewakili unsur eksternal, internal, dan unsur ekspert atau ahli serta meliputi persepsi, pengalaman dan juga data yang objektif, jadi saya kira sudah mencakup semua aspek, dan keterwakilan itu tadi, tentu menjadi sangat penting mengingat besarnya jumlah responden yang kita targetkan, sehingga kemudian memang akan menjangkau publik maupun masyarakat yang akan mengikuti survei ini dengan angka yang cukup besar,"jelas Ipi

Ada pun area yang akan diukur dalam SPI 2022, yaitu pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi di tiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

SPI tahun ini juga dilakukan perbaikan dari pengukuran tahun lalu di mana penilaian akan dilakukan per-direktorat jenderal (ditjen) yang tergolong besar dalam tugas dan kewenangannya, bukan hanya per kementerian/lembaga.

Dirinya berharap agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang tergabung dalam pemeriksaan SPI dapat melakukan kerjasama dan lebih transparansi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar