Presidensi G20, Indonesia Mempunyai Kesempatan Tetapkan Tiga Agenda Utama

KBRN, ENDE : Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK, Laksmi Dhewanthi menjelaskan, dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia mempunyaikesempatan untuk menetapkan agenda besar G20. Terdapat 3 agenda utama, yaitu: (1) kontribusi kepada global health architecture, terutama karena Indonesia menjadi Presidensi G20 di masa pandemi Covid-19; (2) digital transformation untuk mendukung economic growth; dan (3) energy transition.

“Dengan ditetapkannya 3 tema ini yang kemudian diturunkan dalam masing-masing Working Group, maka Indonesia memiliki kesempatan untuk mengedepankan dan menyuarakan agenda-agenda Indonesia untuk kemudian dilakukan atau diterima sebagai agenda negara-negara G20. Inisiatif yang dilakukan Indonesia selama ini di tingkat nasional akan diperkenalkan dan ditiru, serta bekerjasama dengan berbagai negara tidak hanya G20 tapi juga negara-negara mitra. Ini adalah kesempatan baik Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita memimpin dalam beberapa agenda terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan,” terang Laksmi.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK  Sigit Reliantoro pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa pada bagian EDM, pertemuan kedua ini telah membahas mengenai Land Degradation, Halting Biodiversity Loss, Integrated and Sustainable Water Management, Resource Efficiency

and Circular Economy, Marine Litter, Ocean Conservation, dan Sustainable Finance.

Sedangkan pada bagian CSWG terdapat 3 isu, yaitu: (1) bagaimana peran co-benefit antara aksi mitigasi dan aksi adaptasi untuk bisa menyiapkan suatu kondisi atau komunitas yang punya ketahanan iklim; (2) bagaimana memperkuat aksi dan kerja sama kemitraan khusus untuk inisiatif pengelolaan laut yang berkelanjutan; dan (3)

bagaimana mendorong dan mempercepat implementasi dari NDC dengan pendekatan atau transisi yang berkelanjutan dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

“Melihat jalannya konferensi tadi, kita mendapatkan apresiasi mengenai isu-isu dan bagaimana kita bisa menggabungkan concern dari negara-negara G20 ini. Mengenai land degradation, sebenarnya tidak terlalu banyak catatan yang bertentangan, ada beberapa isu berkaitan dengan kesamaan target, dan target yang lebih ambisius, keduanya perlu disinkronkan dengan kebutuhan negara maju dan kebutuhan Negara

berkembang,” ungkap Sigit.

Sigit melanjutkan, dari EDM terdapat agenda dari kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pemulihan gambut dan pemulihan mangrove yang didorong untuk menjadi agenda G20.

“Kita akan mendorong apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, kita memiliki regulasi dan technical expertise dan bukti-bukti kerja di lapangan yang dapat kita bagi terutama ke negara yang memiliki ekosistem gambut tropis, namun ide ini disambut juga oleh negara yang memiliki gambut dengan iklim sedang,” terang Sigit.

Menurut Sigit, pemulihan gambut dan mangrove tersebut merupakan isu yang sangat penting, meskipun hanya 3% dari permukaan bumi, namun peatland dan mangrove atau wetland memiliki fungsi yang luar biasa karena dapat menyerap CO2 empat kali lipat lebih besar daripada hutan tropis biasa.

Penanggung jawab berita-  Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar