Flotim dan Lembata Bakal Dipimpin Pejabat Baru

KBRN,Ende: Dua orang pejabat lingkup Pemerintah Nusa Tenggara Timur akan menjadi penjabat di Kabupaten Bupati Flores Timur dan Lembata untuk mengganti bupati dan wakil bupati di dua dua daerah itu, yang masa tugasnya berakhir pada 22 Mei 2022. Hal itu bahkan telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kepada RRI dalam Lintas Ende Pagi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Doris Alexander Rihi menjelaskan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Pasal 201 mengatakan selesai masa jabatan akan diisi oleh penjabat Bupati yang akan diambil dari penjabat pimpinan tinggi pratama. Berdasarkan UU tersebut, Gubernur pada 8 Maret 2022 lalu telah mengusulkan nama pejabat tersebut.

Adapun dua penjabat Bupati yang diusulkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, yaitu Doris Rihi yang saat ini menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Marsianus Djawa yang menjabat sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTT.

"Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu, (22/05) pukul 12.00 wita berbeda dengan rencana awal yang akan dilaksanakan pada, Senin (23/05) oleh karena dari Kemendagri meminta pelaksanaan pelantikannya harus dilakukan pada, Minggu (23/05), besok jam 4 sore akan dilakukan geladi di aula utama Eltari,"pungkas Doris Rihi

Untuk diketahui, instruksi dari Kementerian Dalam Negeri kedua penjabat yang telah ditetapkan sebagai penjabat bupati harus segera dilantik karena masa tugas Bupati Lembata Thomas Ola Langoday maupun Bupati-Wakil Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon-Agustinus Payong Boli berakhir pada 22 Mei 2022.

"Untuk jabatan tetap untuk Kepala Biro dan Kepala Dinas tapi tugas dan tanggung jawab akan alihkan pada pejabat yang didelegasikan, sebagaimana sura Mendagri kemarin, SKnya pun akan diberi pada jam 8 malam nanti,"lanjutnya

Secara pribadi, dia mengaku telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas yang baru ini untuk rencana pembangun daerah tahun 2023 hingga tahun 2026. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (9) disampaikan masa jabatan penjabat Bupati adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar