Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Bagi Adelina, Putusan Bebas Bagi Majikan Adelina Melukai Rasa Keadilan

KBRN, Ende : Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan bagi Adelina yang terdiri dari Migrant CARE, Jaringan anti Trafficking NTT, Padma Indonesia dan VIVAT Indonesia menyatakan jika putusan bebas bagi majikan Adelina telah melukai rasa keadilan bagi seluruh warga negara indonesia khususnya masyarakat NTT.

Melalui rilis yang diterima rri.co.id, Senin (27/06/2022), Ketua Dewan pembina PADMA Indonesia Gabriel Goa atas nama koalisi mengatakan, Kamis 23 Juni 2022 merupakan hari yang kelam bagi keadilan pekerja migran Indonesia, dimana setelah empat tahun proses hukum terhadap kasus Adelina Lisao yang mengalami penyiksaan secara keji oleh majikannya hingga meninggal dunia, Mahkamah

Persekutuan Malaysia mengesahkan pembebasan majikan Adelina Lisao.

Majelis hakim yang beranggotakan Vernon Ong Lam Kiat, Harmindar Singh Dhaliwal, dan Rhodzariah Bujang menolak permohonan jaksa penuntut umum untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi. Dalam putusannya, Hakim Vernon, yang mengetuai majelis hakim, mengatakan Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan putusan dengan benar dalam membebaskan majikan Adelina Lisao, Ambika MA Shan.

Menurut Hakim Vernon, jaksa penuntut umum harus memberikan alasan mengapa mengajukan permohonan Discharge Not Amounting To Acquittal (DNAA). DNAA hanya boleh diberikan jika ada alasan valid yang diberikan pihak jaksa. Putusan Mahkamah Persekutuan ini membuat Ambika bebas murni dan tidak bisa didakwa pidana atas kematian Adelina.

Atas putusan Mahakamah Persekutuan Malaysia, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Kepada pemerintah Malaysia:

Pertama : Kami mengutuk dan menyesalkan dengan sungguh-sungguh atas dijatuhkannya putusan bebas murni kepada Ambika (majikan Adelina) yang jelas terbukti melakukan penyiksaan hingga Adelina kehilangan nyawa.

Kedua : Kami menilai bahwa putusan tersebut melukai rasa keadilan bagi Adelina dan keluarganya, PRT migran Indonesia dan bangsa Indonesia.  Kami menilai bahwa Malaysia berlaku tidak adil dan tidak konsisten terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam menegakkan kasus penyiksaan keji terhadap Adelina Lisao.

Dikatakan Gabriel Goa, Malaysia bahkan tidak menghormati MoU yang baru saja disepakati antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan domestic workers Indonesia di Malaysia

Kepada Pemerintah Indonesia :

Pertama : Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengajukan nota protes diplomatik kepada Malaysia atas putusan Mahkamah Persekutuan yang membesakan secara murni majikan

Adelina Lisao.

Kedua : Mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda implementasi MoU Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan domestic workers Indonesia di Malaysia

Ketiga : Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dan melakukan evaluasi atas kerjasama ketenagakerjaan dengan Malaysia.

Keempat : Mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan RUU PPRT sebagai UU sebagai instrument untuk perlindungan bagi PRT baik di dalam maupun di luar negeri.

Jakarta, 27 Juni 2022

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan bagi Adelina

Narahubung:

1. Siti Badriyah (Migrant CARE)

2. Suster Laurentina (Jaringan anti Trafficking NTT)

3. Gabriel Goa (Padma Indonesia)

4. Suster Geno (VIVAT Indonesia)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar