Hibahkan Dua Aplikasi, Universitas Terbuka dan Pemda Kabupaten Ende Sepakat Lakukan Penandatangan Mou dan PKS

KBRN, Ende :  Dalam upaya mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui  pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Terbuka (UT) dan  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of  Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

Penandatangan Mou ini dilakukan oleh Rektor UT, Prof. Ojat Darojat, M.Bus.,Ph.D dan Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad, MM. Sedangkan penandatangan PKS dilakukan oleh Wakil Rektor UT, Ali Muktiyanto, M.Si dan  Kepala Inspektorat Kabupaten Ende, Efraim Dialon Aina,  serta turut disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir, bertempat di Ruang Garuda, Lantai II Kantor Bupati Ende, Senin (15/8/2022) pukul 11.00 Wita.

Rektor UT, Prof. Ojat Darojat, M.Bus.,Ph.D mengatakan, Mou ini berawal dari dipilihnya inpektorat Ende sebagai salah satu objek penelitian Universitas Terbuka yang diketuai oleh Prof. Ali Muktiyanto dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan  mengenai reformasi Birokrasi Daerah yang ditetapkan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo sebagai bentuk pengejawantahan Nawa Cita Presiden. Selain itu, Kabupaten Ende juga sebagai kota lahirnya Pancasila.

“Dalam perjalannya kemudian berkembang mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan (studi lanjut). Universitas Terbuka (UT) sebagai salah satu Pergutuan Tinggi Negeri yang berbasis Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dipandang sebagai sebauah solusi dari kebutuhan atas permaslahan tersebut.” katanya.

Dijelaskan, selama ini UT di daerah termasuk Ende lebih dikenal dengan kampus untuk keguruan dan ilmu pendidikan pada Strata S1atau sarjana, yang pada prakteknya UT memiliki program Strata S2 atau Master dan Strata S3 atau Doktoral. Hal ini menjawab kebutuhan peningkatan peningkatn kapsitas SDM di wilayah kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaen Ende untuk melanjutkan studi Strata S2 atau Master yang menjadi pemenuhan kewajiban pejabat struktural kedepan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, dan tetap menjalankan tugas serta fungsi sebagai ASN Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende.

“Jadi melalui model pembelajaran jarak jauh menggunakan fasilitas Learning Mnagement System (LMS) berbasis modul serta pembelajaran mandiri yang efektif dan berkualitas, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende dapat memberikan beasiswa atau izin belajar kepada ASN atau pegaawai di lingkungan kerja Pemerintah Derah Kabupaen Ende untuk melanjutkan studi lanjut di UT melalui berbagai program studi yang ada baik S1, S2 dan S3.” jelas Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D

Ia melanjutkan, MoU ini dapat lebih dikembangkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini selanjutnya diturunkan dalam Perjanjian Kerjsama (PKS) antara unit kerja UT dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bersifat lebih teknis dan implementatif.

“Jadi selanjutnya, sebagai awalan bentuk PKS yang meruapakan turunan dari mou ini adalah hibah hasil penelitian terapan beruap aplikasi Whistleblowing System (WBS) yang dinamakan e-SIDAK serta aplikasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yang diberi nama e-EJA.” pungkas Prof. Ojat Darojat, M.Bus.,Ph.D.

Ditambahkannya, PKS ini bertujuan memberikan kemanfaatan secara langsung  terhadap reformasi briokrasi, serta pelaksanaan pekerjaan harian di Inpektorat Daerah Kbuapten Ende. PKS ini juga sebagai awalan untuk PKS berikutnya dengan OPD terkait sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing OPD di lingkungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende.

Sementara Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad mengungkapkan, penandatangan MoU ini merupakan merupakan momentum yang tepat dan strategis guan  mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda)  Kabuaoten Ende menyambut baik dengan diselenggarakannya kegiatan MoU, mengingat kerjasama ini sebagai salah satu upaya membangun komitmen menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas  dari  KKN.

‘Kita akui guna  mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN tidak semudah yang kita bayangkan, butuh waktu dan proses serta  kesiapan SDM aparatur yang memiliki integritas yang baik. Disamping itu terkadang praktek-praktek kecurangan justru diketahui pegawai di level bawah, bahkan masyarkat umum diluar instansi, sehingga jarang terungkap karena tidak diatur secara formal atau ada keengganan karena ada hubungan emosional.” ungkapnya.

Menurutnya, guna menciptakan tata kelolah instansi yang baik ada satu syarat yang diperlukan, yakni pengaduan inspektorat. Selama ini sistem secara prinsip mekanisme sudah terjdi hanya belum diketahui secara baik oleh instansi, bahwa ada mekanisme yang diperoleh dan dikeluarkan oeh instansi.

“Jadi dengan ditandatngani kesepakatsn bersam antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende denagn Universitas Terbuka (UT) ini, diharapkn Pemerintah Kabupaten Ende memiliki aplikasi untuk menangani proses pengaduan oleh masyarakat Kabupaten Ende tanpa merqasa terancam atau tetap dilindungi.’ ujar Bupati Djafar Achmad.

Lanjut Bupati Djafar Achamd menuturkan, kerjasama ini diharapkan dapat tersedianya aplikasi yang dapat membantu dan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Ende dalm hal ini Inspektorat Kabuapten Ende.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar