Ini Aturan Asing Angkat Harta Karun Indonesia

Ist

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo kembali membuka kesempatan bagi swasta baik dalam negeri dan luar negeri untuk bisa melakukan pengangkatan harta karun bawah laut atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). 

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut menjelaskan ada 14 bidang usaha telah dibuka, salah satunya adalah pengangkatan berharga muatan kapal tenggelam.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan lewat UU Cipta Kerja tersebut asing bisa investasi tapi harus memenuhi beberapa syarat ketat dari BKPM.

"Jadi, kalau mau cari harta karun di laut bisa kau (investor) turun. Syarat izinnya datang ke kita (BKPM), untuk bisa dapatkan izin," jelas Bahlil dalam konferensi pers sebagaimana dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (2/3/2021).

"Untuk peninggalan sejarah dan barang-barang purbakala, bisa dibangun tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.[...] Harus ada notifikasi dan syarat-syarat itu tidak gampang. Karena ini bukan barang sembarangan. Semakin bagus barang, semakin syaratnya bagus," tambah Bahlil.

Sebelumnya, pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, periode pemerintah Presiden Jokowi pertama, aturan pengangkatan BMKT dinyatakan tertutup untuk kegiatan investasi. 

Selain itu juga, sempat menghentikan sementara (moratorium) terhadap izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing.

Moratorium izin juga mempertimbangkan undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang mengatur bahwa harta karun bawah laut ini termasuk sebagai benda cagar budaya, yang wajib jadi tanggung jawab pemerintah termasuk saat mengangkatnya.

Presiden Jokowi sempat mengeluarkan Perpres No.44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan alias Daftar Negatif Investasi (DNI) yang ditekan Jokowi pada 12 Mei 2016.

Pada Perpres yang lama Nomor 39 Tahun 2014, kegiatan pengangkatan harta karun bawah laut semula merupakan bidang usaha yang masih terbuka untuk penanaman modal termasuk asing dengan syarat khusus. 

Saat ini, pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut Indonesia. Bila berhasil, maka akan ada bagi hasil dengan pemerintah.

Dalam klasifikasi bidang usaha daftar positif investasi tertuang dalam lampiran I hingga lampiran III Perpres 10/2021. 

Namun bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam tidak terdapat dalam ketiga lampiran tersebut.

Hanya saja, para investor bisa mengajukan izin usahanya, sebab ada klausul yang memperbolehkan eks bidang daftar negatif investasi tersebut digarap lagi oleh investor.

Pada pasal 3 Perpres 10/2020 disebutkan bidang usaha terbuka meliputi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Beleid tersebut mengatur izin berusaha tersebut bisa dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor luar negeri.

"Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dapat diusahakan oleh semua penanaman modal," dikutip Pasal 3 ayat 1d dan ayat 2 Perpres 10/2021.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00