Gelombang 12 Kartu Prakerja, Perhatikan Syaratnya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja secara resmi membuka Gelombang 12 Kartu Prakerja (Dok. RRI)

KBRN, Jakarta: Program Kartu Prakerja tahun 2021 dimulai dengan  dibukanya pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 12.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja secara resmi membuka Gelombang 12 Kartu Prakerja yang diharapkan dapat melanjutkan kesuksesan program ini di tahun 2020.

“Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan paska pandemi,” kata Menko Perekonomian, seperti dikutip RRI.co.id di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Untuk Semester I tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja dengan skema bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, dan dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei.

BACA JUGA: Airlangga Jelaskan Seputar Program Kartu Pra Kerja

Sementara itu,  total kuota pendaftar untuk semester I sebanyak 2.7 juta orang.

Sedangkan kuota untuk peserta pada Gelombang 12 sebanyak 600.000 orang.

Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.  

“Demi pemerataan, setiap keluarga dibatasi maksimal dua anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja,” ucap Airlangga.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

BACA JUGA: Airlangga: Aturan Turunan UU Ciptaker Segera Dirilis

Tapi, para penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro), penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020, tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja.

“Ini juga demi pemerataan penerima bantuan,” imbuh Menko Perekonomian.

Selanjutnya : Hasil Survei

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00