Petani Sawit Mengeluh, Senayan: Yang Penting Kesejahteraan

KBRN, Jakarta: Kesejahteraan petani rakyat kelapa sawit menjadi perhatian serius dari Komisi IV DPR RI. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan pun berkomitmen memperkuat posisi tawar petani. Untuk itu, pihaknya bakalan mendorong Panitia Kerja (Panja) Sawit mempertanyakan pengelolaan dana sawit dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya adalah agar petani rakyat dapat masuk ke lingkaran rantai pasok biodiesel.

"DPR mendorong petani rakyat masuk rantai pasok biodiesel," tegas anggota Fraksi PKB ini dalam webinar bertema 'Sawit Untung Petani Buntung' di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Selain dari itu, ditekankannya pemerintah harus memiliki kebijakan yang tegas dengan menjadikan sawit sebagai produk strategis. Sebab, dari total lahan sawit nasional, sebanyak 5.8 juta hektare, atau 41 persen adalah milik petani rakyat.

"Yang penting, bagaimana menyejahterakan rakyat," tekan politisi Senayan ini.

Sebelumnya, dalam webinar yang sama, petani rakyat dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Yusro Fadly mengaku petani sawit di daerahnya masih kurang sejahtera karena rantai pasok yang panjang.

"Rantai pasok yang panjang mengakibatkan harga turun drastis. Perlu penetapan harga yang tegas," beber Yusro.

Tidak jauh beda, petani sawit dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Kanisius Tereng menyampaikan, penghasilan petani sawit kian mengkhawatirkan. Buktinya, dalam tiga tahun belakangan, harga panen sawit terus saja anjlok. 

Kanisius pun berharap agar pemerintah melakukan intervensi harga agar pihak perusahaan dapat membeli sawit  dari petani rakyat dengan harga yang wajar, namun tidak merugikan.

"Saat ini, penghasilan petani sangat memprihatinkan," imbuh Kanisius. (Foto: Ilustrasi kebun sawit/ Dok. Antara)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00