Kebijakan Ekspor Benih Lobster Rugikan Indonesia 

Menteri KKP Edhy Prabowo (Dok: Antaranews)

KBRN, Jakarta: Kebijakan ekspor benih lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai hanya akan merugikan Indonesia di masa depan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membatalkan kebijakan tersebut. 

"Sejalan dengan penolakan PP Muhammadiyah & PBNU, saya mohon Presiden @jokowi membatalkan Permen KP No:12/2020 tanggal.4/5/2020 yang mengizinkan 318 juta ekor benih bening lobster diekspor 3 bulan dalam rangka ekspor 365 juta per tahun selama 3 tahun kedepan yang rugikan RI," tulis Pendiri Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) Emil Salim di akun Twitternya, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Emil mengizinkan ekspor benih bening lobster mengurangi kesempatan nelayan-pengembang-lobster nasional menaikkan nilai tambah lobster serta hasil pendapatannya. 

"Semata-mata demi keuntungan eksportir mengekspor benih lobster pada kompetitor kita di luar negeri," kata mantan  Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) mengklaim bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 yang terkait ekspor benih lobster menguntungkan bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, dan negara. 

"Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No 12 Tahun 2020 ini, semua pihak mendapat keuntungan," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar dalam keterangannya, seperti dikutip Antara, Sabtu (25/7/2020).

Selain itu, ujar dia, keterlibatan para ahli merupakan perintah langsung dari Menteri Edhy agar beleid yang ambil benar-benar matang. 

Alasan lain KKP mengeluarkan Permen 12 Tahun 2020 adalah keluh kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencarian sejak terbitnya Permen KP 56/2016, yang melarang pengambilan benih untuk dibudidaya sehingga mematikan usaha budidaya lobster masyarakat. 

Sebagai informasi, Permen 56/2016 merupakan aturan yang dikeluarkan Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti. "Yang jelas bahwa di Permen 56 nelayan tidak mendapat nilai ekonomi, pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan. Sementara benih tetap diambil oleh penyelundup," kata dia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00