Krisis 98 Dapat Berulang, Senayan Tawarkan Solusi

Heri Gunawan/ Istimewa

KBRN, Jakarta: Krisis ekonomi tahun 1998 dapat terulang jika penanganan dampak pandemi Covid-19 yang lambat dan tidak sinkron tidak segera diperbaiki.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan angkat bicara tentang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 yang minus 5.32 persen (year on year/ yoy). Menurut dia, angka tersebut merosot jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang tumbuh 2.97 persen (yoy), maupun dibandingkan kuartal II 2019 yang mampu tumbuh di angka 5.05 persen (yoy). 

Minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakininya masih akan berlanjut pada kuartal III tahun 2020.

"Bila ekonomi pada kuartal III kembali mencatatkan pertumbuhan negatif. Kondisi ini semakin menyulitkan Indonesia terlepas dari jerat resesi. Fenomena ini merupakan yang pertama kalinya sejak krisis tahun 1998," katanya dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Kamis (6/8/2020).

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. 

"Resesi didefinisikan sebagai kontraksi ekonomi dalam dua kuartal beruntun pada tahun yang sama," imbuhnya.

"Secara tak langsung, pemerintah sudah mengindikasikan Indonesia bisa masuk ke jurang resesi pada kuartal III-2020, menyusul negatifnya pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi atau minus sejak kuartal II-2020," lanjutnya.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Hergun ini mengatakan, masih ada cara bagi Indonesia untuk keluar dari jerat resesi. Caranya adalah mengantisipasi dan menangani dampak wabah Covid-19 dengan cara tepat.

"Kalau penanganan Covid-19 lambat atau tidak sinkron, maka efeknya akan berkepanjangan, dan semakin memparah kondisi perekonomian kita," tandasnya.

Untuk menghindari itu, Hergun meminta sinergitas antara pemangku kebijakan fiskal dan moneter untuk melakukan metode darurat, berupa pembelian kembali surat berharga pemerintah oleh Bank Indonesia. Hal itu dilakukan demi menopang perekonomian agar tidak lumpuh. 

"Konsekuensinya memang akan menyebabkan inflationary pressure, namun diperkirakan tidak lebih dari setahun kedepan dengan harapan perekonomian bisa membaik setelahnya," tandas Hergun.

Langkah lain yang harus ditempuh dalam mengatasi dampak Covid-19 menurut dia adalah pemerintah harus lebih serius memberi stimulus dengan membentuk jejaring pengaman sosial dan insentif bagi dunia usaha. 

"Dari sisi pengusaha, sebaiknya para pelaku usaha dapat lebih berinovasi, kolaborasi, hingga memanfaatkan teknologi di era new normal saat ini," ujarnya.

Sebab ditekankan dia, yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana dunia usaha bisa bertahan di tengah resesi. Apabila dunia usaha bisa bertahan, dan tidak mengalami kebangkrutan, maka ekonomi dapat bangkit kembali dengan cepat, jika wabah sudah berlalu nanti.

"Jika suku bunga telah diturunkan, namun permintaan pada sektor riil belum bergeliat, maka seluruh kebijakan pun akan kurang efektif," tambahnya. 

Hergun kemudian merinci dampak yang akan timbul jika terjadi resesi di Indonesia.  Diantaranya adalah daya beli masyarakat menurun, perusahaan akan melakukan penghematan besar-besaran, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga angka kemiskinan yang bertambah.

"Meskipun Indonesia dinyatakan resesi, masyarakat tidak perlu panik karena resesi sudah menjadi sebuah kenormalan baru di tengah wabah. Hampir semua negara mengalami resesi," pungkas politisi Senayan ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00