Ma'ruf Amin: Indonesia Rujukan untuk Sertifikasi Halal

KBRN, Jakarta: Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia turut menjadi rujukan negara-negara sahabat dalam sejumlah hal. Sebut saja terkait standarisasi produk halal.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyebut, standarisasi produk halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah digunakan masyarakat global.

“Sertifikasi halal Indonesia menjadi rujukan dunia, karena standar halal Indonesia dipakai seluruh dunia,” ungkap Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam dialog khusus bersama media nasional, Kamis (6/8/2020).

Dijelaskan Wapres, bahkan lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia menggunakan standarisasi halal Indonesia tersebut.

“Lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia menggunakan standar halal Indonesia. Sehingga, mereka meminta pengakuan (endorsement) dari Indonesia. Kita berikan endorsement selama mereka menggunakan standar halal kita. Selama ini melalui MUI diendorse karena mengugnakan standar kita,” jelasnya.

Dibagian lain Kiyai Ma’ruf mengakui bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan kurangnya dukungan industri halal yang memadai.

“Tapi, dalam arti industri halalnya kita masih tertinggal jauh sekali. Ini yang akan kita mulai untuk mengembangkannya dengan membuka kawasan industri halal di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun kawasan industri halal tersendiri,” papar Kiyai Ma'ruf lagi.

Sementara, pada awal Juli 2020 Wakil Presiden menggelar pertemuan bersama Menteri Perindustrian, Menteri BUMN serta Gubernur Jawa Barat, membahas mengenai Pengembangan Industri Halal.

Percepatan pembangunan kawasan industri halal di Indonesia dibuktikan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. 

Pemerintah terus mengembangkan industri halal untuk mengejar agar Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen, tetapi juga menjadi negara produsen.

Percepatan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di mana salah satu yang diamanatkan adalah pengembangan industri produk halal. Dari Jakarta Retno Mandasari, Pro3 RRI. (Foto : Setwapres RI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00