KPK Gandeng BPN Cegah Korupsi Pengelolaan Aset

Diskusi bersama. (Foto: dok Kementerian ATR/BPN)

KBRN, Semarang: Upaya pencegahan korupsi terus digencarkan pemerintah. Selaras dengan upaya tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah bersinergi dalam perbaikan tata kelola aset tanah milik Pemda untuk mencegah korupsi. 

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango mengatakan alasan pihaknya harus konsentrasi terhadap pengelolaan aset guna mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi. 

"Mengapa kami fokus di pengelolaan aset ini, karena jika tidak benar bisa terjadi tindak pidana korupsi. Serta kita membantu optimalisasi meningkatnya income daerah," pungkasnya, Rabu (15/7/2020).

Nawawi Pamolango juga mengapresiasi BPN atas temuan kasus pertanahan sehingga memberikan dampak yang bagus. 

"Apresiasi kepada BPN apa yang telah dilakukan dari temuan-temuan pertanahan, memberikan support dan bantuan yang luar biasa, terutama dalam kaitan pengelolaan aset yg baik," kata Nawawi.

"Kalau di Jawa Tengah kita memiliki tagline yaitu perkecil diskusi, perbanyak eksekusi, dan tidak korupsi. Karena sudah menjadi tagline dan harus kita lakukan," timpal Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Jonahar.

Jonahar juga mengungkapkan bahwa tujuan penyelesaian aset daerah dapat mencegah hal terjadinya korupsi. 

“Penyelesaian aset di daerah dengan PLN yaitu tujuannya mencegah terjadinya korupsi aset, kalau sertipikat-sertipikat aset pemerintah tidak disertipikatkan, takut akan terjadi tumpang tindih antara aset pemerintah dengan masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengakui bahwa pengelolaan aset masih minim karena regulasi. 

“Sebenarnya, pertama, cara mencatat kita, ini untuk apa, mau dipinjam pakai, dibeli atau dikerjasamakan. Ketika kemudian clear and clean, persoalannya ialah ketika aset telah dikuasai. Pencatatan aset dan neraca aset begitu penting karena dengan begitu negara bisa mengatur aset," ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo mengatakan percepatan serta optimalisasi aset harus segera dilakukan agar dimanfaatkan dengan baik. 

"Yang jelas ada fasilitasi pada percepatan dan kemudian untuk permasalahannya dicari kronologisnya kemudian BPN bekerja. Kami menyiapkan administrasi dan KPK yang mendampingi dan ini bisa menjadi salah satu instrumen percepatan sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00