Diserang Covid-19, Penduduk Miskin Kalbar 7.17 Persen

Kepala BPS provinsi Kalimantan Barat, Moh Wahyu Yulianto (Dok. RRI)

KBRN, Pontianak: Kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat pada Maret 2020 dibayangi-bayangi merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk juga yang masuk di Kalimantan Barat.  

Kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat pada periode Maret 2020, tercatat persentase penduduk miskin sebesar 7.17%.

“Secara absolut dari sejumlah penduduk di Kalimantan Barat tercatat sebesar 366 atau mengalami penurunan sebesar 0.11%, atau turun sekitar 4.000 orang,” papar Kepala BPS provinsi Kalimantan Barat, Moh Wahyu Yulianto di Pontianak, Rabu (15/7/2020).

Apabila dibandingkan kondisi sama Maret 2019, menurun sebesar 0.32% dari angka yang tercatat pada Maret 2019 sebesar 7.49%.

Sementara jika dilihat disparitasnya antara penduduk miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan cukup tinggi.

“Memang disparitas cukup tinggi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah pedesaan tercatat kemiskinan sebesar 8.50%, turun 0.23% dibandingkan kondisi september 2019. Kemudian untuk wilayah perkotaan tercatat pada Maret 2020 sebesar 4.69%, naik dibandingkan September 2019,” jelasnya.

BACA JUGA: Prihatin, Jumlah Orang Miskin Baru Meningkat

Untuk penduduk miskin wilayah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 4.69%. 

Akan tetapi apabila dibandingkan antara pedesaan dan perkotaan, penduduk miskin di pedesaan turun sementara penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan.

Penduduk miskin sendiri adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan di wilayah Kalbar pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp471.200,00.

Posisi ini mengalami kenaikan dibandingkan September 2019 yang tercatat sebesar Rp452.899 atau 4.04%.

Oleh karena itu, kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat adalah kemiskinan makro dengan ukuran pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Wahyu  menjelaskan, kemiskinan ini dipandang sebagai sebuah ketidakmampuan dari sisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu makanan maupun non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

“Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan,” tambahnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00