Masih Tertinggal, Pengembangan Jawa Bagian Selatan Diinisiasikan

KBRN, Jakarta; Melalui wadah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menginisiasi pengembangan kawasan perekonomian masyarakat di Jawa Bagian Selatan atau JBS. Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah. 

“Buku ini berjudul Penyusunan Ketersediaan Tanah Sektoral dan Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Bagian Selatan dan data-data dalam buku ini sangat berguna untuk mengembangkan potensi ekonomi di Jawa bagian selatan," kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, Selasa (14/7/2020).

Surya mengungkapkan, kondisi terkini yang terjadi adalah wilayah Jawa bagian selatan masih tertinggal Jawa bagian utara, terkait infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, demografi, serta daya dukung lingkungan. 

“Untuk itu pengembangan potensi ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan dapat menjadi rencana pelaksanaan Reforma Agraria secara komplit. Pengembangan potensi ekonomi ini juga akan dilakukan di Pulau Kalimantan karena di sana akan dibangun ibu kota baru serta food estate,” ujar Surya. 

Diungkapkan, bahwa adanya GTRA dapat menyukseskan program ini. 

"Melalui forum ini, kita bisa menuntaskan program untuk Jawa bagian selatan ini melalui pelaksanaan yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Harapan saya melalui GTRA, masyarakat bisa merasakan apa yang sudah kita kerjakan," kata Surya.

Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan dapat melihat beberapa aspek. 

“Kita perlu menyesuaikan kebijakan ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta melakukan kerja sama dengan universitas. Saya sudah membuka komunikasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Institut Teknologi Bandung (ITB)," kata Surya.

"Saya juga bersedia mengomunikasikan keinginan ini kepada para Gubernur dan Kepala Daerah agar program ini dapat berjalan," sambungnya.

Direktur Landreform sekaligus Koordinator Sekretariat Pelaksana Harian GTRA Pusat, Sudaryanto mengatakan, hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah dapat dijadikan dasar kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan. 

“Analisa data dalam buku tersebut sudah cukup lengkap serta melalui analisis Strength, Weakness, Opportunity serta Threats (SWOT), kita dapat memetakan potensi dari daerah di wilayah tersebut," kata Sudaryanto.

Dukungan Lima Kanwil BPN

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama mengungkapkan keinginan untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan memang sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

"Gubernur Jawa Barat sudah mengetahui permasalahan yang terjadi dan beliau mendukung program ini. Harapan saya, GTRA dapat mendukung program ini serta mewujudkannya untuk kesejahteraan masyarakat," kata Yusuf Purnama.

Dukungan dari Gubernur juga diungkapkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tri Wibisono. Menurutnya pengembangan potensi ekonomi di Jawa bagian selatan sudah menjadi visi dari Gubernur DIY. 

“Melalui konsep Negara dan Tahta Hadir untuk Rakyat, kami sudah melaksanakan Reforma Agraria serta program legalisasi aset," kata Tri Wibisono.

Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Banten, Antoni Silaen mengatakan bahwa kegiatan Reforma Agraria terutama redistribusi tanah sudah diarahkan ke wilayah Banten bagian selatan. 

“Sejauh ini Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Serang masih tertinggal. Hal ini menjadi latar belakang kami untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah tersebut melalui program redistribusi tanah, IP4T serta neraca pertanahan," ungkap Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Banten.

Keinginan untuk mengembangkan potensi ekonomi Jawa bagian selatan juga menjadi fokus dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Mulyanto mengutarakan bahwa ia sudah meninjau langsung ke Kabupaten Purbalingga. Ia menilai bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di sana sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

“Masyarakat didukung oleh pemerintah daerah setempat terutama bantuan bibit pertanian serta ada akses modal dengan BRI setempat. Selain itu, di daerah perbatasan Pemalang dan Purbalingga ada budidaya nanas madu. Ini bisa jadi potensi ekonomi di daerah tersebut," kata Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Barkah Yulianto mengatakan bahwa karateristik dari daerah-daerah di Jawa bagian selatan berbeda-beda sehingga hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam. 

“Untuk itu perlu dikenali karakteristik daerah-daerah tersebut. Selain itu, kita juga perlu koordinasi dengan kepala daerah dan melakukan pendekatan ke masyarakat," ujar Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00