Relaksasi Ekspor Alkes Tanpa Mengurangi Kebutuhan

Ilustrasi baju bedah.(Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia menegaskan akan tetap mengendalikan ekspor alat kesehatan (alkes) meski sudah merelaksasi larangan ekspor alkes. Terutama, ekspor masker bedah dan alat pelindung diri (APD) untuk keperluan penanganan wabah Covid 19.

Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)  Nomor 57 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak, Jumat (19/6/2020). Permendag tersebut mengatur tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

"Di satu sisi kita ingin memanfaatkan peluang ekspor alat kesehatan untuk mendulang devisa negara. Di sisi lain, kita juga tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri karena wabah Covid 19 belum sepenuhnya teratasi," kata Irjen Kemendag sekaligus Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina dalam sosialisasi Permendag Nomor 57 Tahun 2020, Selasa ( 30/6/2020).

Relaksasi ini tidak lepas dari kemampuan industri di dalam negeri dalam memproduksi alkes. Namun, dalam kemampuan produksi Indonesia, ternyata jumlahnya dapat melampaui kebutuhan di dalam negeri.

Data Kemendag hingga Selasa (29/6/2020) menunjukkan, kebutuahan alkes secara nasional hanya sebesar 8,5 juta unit. Sedangkan kapasitas produksi nasional mencapai 398,6 juta unit.

"Sehingga potensi ekspornya mencapai 390,1 juta unit," ungkap Srie.

Sementara, masih dari data Kemendag, kebutuhan nasional untuk baju bedah sebesar 3,2 juta unit dengan kapasitas produksi 98,2 juta unit.

Kemudian, potensi ekspor baju bedah adalah 95 juta unit. Sedangkan kebutuhan masker bedah sebesar 129,8 juta unit dengan kapasitas produksi 2,8 miliar unit.

"Sehingga, potensi ekspornya mencapai 2,7 miliar unit," ujar Srie.

Dari semua data ekspor alat pelindung diri (APD) Indonesia, Srie menyatakan tidak akan pula menutup peluang ekspor di kemudian hari.

"Kita tentu saja memberikan peluang bagi pelaku industri di dalam negeri yang sudah bersemangat memproduksi alkes ini, dengan untuk mengekspor kelebihan produksinya," ucap dia.

Selain itu, dia memastikan bahwa Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pengawasan demi berjaga-jaga bila kebutuhan alkes di dalam negeri kembali meningkat. Terutama untuk penanganan wabah Covid-19.

Saat ini, ekspor alkes masuk dalam kategori benar benar dibebaskan adalah ekspor cairan penyanitasi tangan. Walaupun, sebelumnya juga sempat terjadi larangan ekspor guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

"Dalam upaya pengendalian dari relaksasi ekspor alkes in (cairan penyintas tangan, red)i, kami misalnya mensyaratkan ekspotir yang sudah mendapat izin memberikan laporan perencanaan ekspornya hingga enam bulan ke depan. Serta laporan realisasi ekspor," kata dia.

Memerhatikan dan menyesuaikan data ekspor dengan dashboard monitoring alat kesehatan (DMA) dikelola oleh Indonesia National Single Window (INSW) juga menjadi kerja khusus Kemendag.

"Dashboard ini merupakan skema sistem yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga terkait. Karena memuat data pasokan terkini, permintaan, dan realisasi ekspor produk alat kesehatan," pungkas Srie.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00