Senayan: Presiden Jokowi Terkesan Kerja Sendiri

Istimewa.jpg

KBRN, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkesan bekerja sendiri dalam menanggulangi dampak pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi keluhan Presiden Jokowi terkait rendahnya realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dianggarkan ratusan triliun rupiah.

"Presiden kok kayak kerja sendiri. Mana program PEN? Penyerapan anggaran kesehatan masih 1,8%, likuiditas perbankan, UMKM? Menurut Gubernur BI, warung di BI belum laku. Lah kok begitu, seolah mempertegas kurangnya koordinasi di dalam Komite Siatem Stabilitas Keuangan (KSSK).” kata Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima RRI.co.id, Senin (29/6/2020).

Kata Heri, berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Juni lalu di media, stimulus di bidang perlindungan sosial, realisasinya sudah 28,63%. Untuk insentif dunia usaha, realisasinya baru 6,8%, dukungan untuk UMKM realisasinya juga masih 0,06%. pembiayaan korporasi realisasinya juga masih 0%.

Parahnya, stimulus bidang kesehatan yang dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru terealisasi 1,54 persen.  

"Benarkah serapan rendah karena tidak kerja, ataukah belum ada uangnya?" sesalnya.

Perlu diketahui, belum lama ini Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluhkan tentang rendahnya kinerja kementerian dalam menyerap anggaran demi menanggulangi COVID-19.

Terkait itu, pria yang akrab disapa Hergun ini mengaku sangat menyesalkan. Sebab uang beredar akan membantu pemulihan ekonomi nasional. Sebab konsumsi masyarakat juga ikut meningkat. 

Apalagi, tambahnya, anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 686,2 triliun. Rinciannya, bidang Kesehatan Rp 87,55 T, Perlindungan Sosial Rp 203,90 T, UMKM Rp 123,46 T, Insentif Usaha Rp 120,61 T, Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 T, dan Pembiayaan Korporasi Rp 44,57 T. 

Ditekankan Hergun bahwa situasi sekarang ini perekonomian sedang menurun. Pertumbuhan ekonomi Kuartal I tahun 2020 merosot menjadi 2,97 persen. Kredit-kredit juga sedang dilakukan restrukturisasi, seperti UMKM yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 400-500 triliun. Jadi, situasi perbankan hari-hari ini sensitif baik terhadap likuiditas maupun kualitas kredit. 

"Krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Namun yang namanya perilaku pemilik uang tetap sama. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nasabah pastinya akan memilih bank dengan risiko lebih kecil," jelasnya.

Meski demikian, Hergun menekankan bahwa krisis bisa saja terulang di tahun 2020. Hal itu bisa terjadi jika suasana confidence di industri keuangan, khususnya perbankan tidak terjaga. 

"Situasi memang belum krisis, tetapi krisis bisa dipicu dari sini," imbuhnya.

Hergun menekankan agar psikologis nasabah harus dijaga. Sebab Bank sekecil apa pun yang jatuh akan menimbulkan luka bagi kepercayaan nasabah, kecuali ada penjaminan 100 persen. 

"Jika hal itu terjadi maka akan seperti teori domino, roboh satu mengajak roboh lainnya," imbuhnya.

Hergun menambahkan, persoalan flight to quality ini sedang menunggu momentum untuk bergerak. Siklus krisis Covid-19, krisis keuangan, krisis sosial dan terakhir krisis politik. 

"Kita semua harus menjaga agar tidak sampai masuk ke krisis keuangan. Jika toh harus kena, tetapi tidak menghancurkan seperti tahun 1998 lalu. Sudah waktunya pula, kita semua punya sense of crisis," pungkas politisi Senayan ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00