BPN Sempurnakan Regulasi Terkait Penyelesaian Kasus Pertanahan

KBRN, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Revisi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil menyoroti ruang lingkup mediasi yang menurutnya perlu dibuat mekanisme yang lebih transparan dan prosedur yang jelas dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Sofyan Djalil mengatakan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah sangat bagus dan memberi manfaat bagi masyarakat, maupun jajaran Kementerian ATR/BPN. 

“Mediasi bagus sekali tapi harus ada mekanisme transparan dan prosedur yang jelas. Karena kalau tidak, banyak juga orang melakukan mediasi tapi tidak mengacu pada prosedur dan transparansi,” ucap Sofyan Djalil, Kamis (4/6/2020).

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto menyampaikan bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan pertanahan yang lebih baik dibutuhkan penyempurnaan dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

“Setelah ditinjau kembali, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan. Tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat serta untuk jajaran Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Menurutnya, penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian kasus pertanahan harus mencakup beberapa prinsip dasar pengaturan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. 

“Setiap penanganan sengketa, konflik dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas untuk sampai pada pengambilan keputusan penyelesaian kasus sehingga tahapan waktu dapat terukur,” kata Agus Widjayanto.

“Kemudian penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat/mengikat, serta hak pengadu maupun hak pihak yang diadukan dilindungi sepanjang hak-hak tersebut dapat dibuktikan secara yuridis, fisik dan administratif yang sah,” tambah Agus Widjayanto.

Penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, perlu menempatkan Kementerian ATR/BPN sebagai bagian atau sub dari sistem penegakan hukum. 

“Setiap langkah penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara harus memperoleh payung regulasi yang efektif,” tandasnya.

Penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian kasus pertanahan terangkum dalam 10 (sepuluh) ruang lingkup, yakni penerimaan dan distribusi pengaduan, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik, penanganan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain itu, pembatalan produk hukum Kementerian, mediasi, tim penanganan dan penyelesaian kasus, informasi perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi administrasi dan perlindungan hukum.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00