Jokowi Minta Program Pemulihan Ekonomi Nasional Diawasi

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta berbagai program pemulihan ekonomi nasional dari pandemi virus corona (Covid-19) dilakukan secara hati-hati.

“Program pemulihan ekonomi nasional harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, sehingga mampu mencegah risiko moral hazard,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik: Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta (03/06/2020).

Ia juga meminta berbagai program tersebut diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

“Ini penting sekali karena itu saya minta Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk sistem pencegahan,” tegas Jokowi.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana sebesar Rp641,17 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Jumlah tersebut melonjak dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp491,55 triliun.

Berbagai program pemulihan ekonomi seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara terhadap BUMN, serta investasi pemerintah untuk modal kerja.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 juga sudah disesuaikan untuk menyelamatkan ekonomi dari pandemi.

Jokowi pun meyakini jika berbagai program pemulihan ekonomi ini bisa dikawal dengan baik, akan berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Ekonomi yang lesu karena terdampak Covid-19 pun bisa kembali bangkit.

"Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minu,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00