Bentuk PMO Atasi Kendala Food Estate

Sofyan Djalil. (Foto: Liputan6)

KBRN, Jakarta: Berbagai Program Strategis Nasional (PSN) terus menerus dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak hanya tentang membangun infrastruktur, melalui PSN pemerintah juga berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Upaya untuk menjamin kebutuhan pangan tersebut, pemerintah berencana menciptakan food estate, yakni suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia, yang ditetapkan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa perlu dilakukan survei dan pemetaan di daerah yang menjadi food estate tersebut. 

“Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk penentuan batas kawasan hutan, kami perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut," kata Sofyan Djalil, Selasa (2/6/2020).

Mengenai data pertanian, Menteri ATR/Kepala BPN juga menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN perlu mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik. 

“Selain itu, untuk Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya," sambung Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa program food estate ini dapat berjalan secara berkelanjutan, untuk itu ia menyarankan agar dibentuk Project Management Office atau PMO. 

“Saya kira program ini bisa berjalan, namun untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek gagal dan ada signature dari Pak Menko Perekonomian," kata Sofyan A. Djalil.

Rencana pemerintah menciptakan food estate ini telah dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui Video Conference (Vicon).

Dalam Ratas tersebut, Menko Bidang Perekonomian mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara sustainable dalam 3 tahun ke depan. 

“Semua pihak akan terlibat nantinya. Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia," kata Menko Bidang Perekonomian.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, luas daerah yang akan dilakukan intensifikasi seluas 10.594 ha, yang berada di kawasan transmigrasi dan tersebar di 55 desa.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00