Lebih dari 300 Perusahaan Langgar Pembayaran THR

KBRN, Jakarta: Sebanyak 336 perusahaan diduga melanggar aturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 setelah diadukan oleh 453 pekerja/buruh.

Hal itu berdasarkan data Posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan sejak tanggal 11-25 Mei 2020. 

Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut adalah 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

“Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindaklanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menteri Ida menjelaskan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini memang difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR, yaitu THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar, dan THR tidak dibayarkan.

“Jadi para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan atau THR belum disepakati karena sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,” jelas Ida.

Selain itu ada juga kategori THR terlambat bayar bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan atau pentahapan pembayaran THR. Terakhir, kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut alasan dan penyebab perusahaan tersebut tidak membayar THR.

“Yang pasti, kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” tegas Ida.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini, terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Menteri Ida menegaskan terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," tandasnya.

Menanggapi hal ini, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menyampaikan kritiknya terkait laporan Posko THR Kemenaker yang menyebut sebanyak 336 perusahaan diduga melanggar aturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2020

" Ya ini dampak dari surat edaran kemenaker perihal pembayaran THR yang boleh ditunda, akhirnya banyak memakan "korban" dari pekerja," kata Mirah kepada rri.co.id, Kamis (28/5/2020). 

Seharusnya,  lanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan harus juga bisa melakukan sidak sidak kepada perusahaan perusahaan untuk mengetahui secara langsung tentang ada atau tidak pelanggaran pembayaran THR. 

" Saya menduga kalo secara nyata jumlah pelanggaran bagi perusahaan perusahaan yang tidak mau membayar kan THR nya kepada pekerjaannya itu lebih kepada data yang sudah ada di kementerian tenaga kerja," terangnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00